Wakil Wali Kota Jambi Maulana, Luncurkan SIGA untuk Wujudkan Kesetaraan Gender

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID – Kesetaraan gender di Kota Jambi saat ini dikatakanbWakil Wali Kota Jambi, Maulana sudah mulai merata di berbagai sektor. 

Baik dunia kerja, pemerintahan, pendidikan hingga lainnya.
Guna mempermudah perolehan data tersebut, Kamis 7 April 2022 kemarin, dirinya meluncurkan Sistem Informasi Data Gender dan Anak (SIGA) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan dan Anak (DPMPPA) Kota Jambi.

Kata Maulana, dengan hadirnya SIGA ini, agar pengelolaan data bisa lebih optimal. Ini menurutnya cukup penting dan menjadi amanat secara nasional.

“Kita harus berjuang untuk kesetaraan gender. Di Kota Jambi secara umum sudah lumayan tinggi,” kata Maulana.

Baca juga: Ditinggal Salat, Motor Pegawai Toko Material Bangunan Hilang

Baca juga: MotoGP Amerika Serikat Dimulai Hari Ini

Selain meluncurkan SIGA, pihaknya juga melakukan rakor bersama instansi terkait perihal keseteraan gender tersebut. Ditambahkan Maulana, dengan rakor ini nantinya diharapkan tiap instansi dapat menyiapkan berbagai data yang diperlukan.

“Datanya juga dipilah, berdasarkan pendidikan, tenaga kerja, politik dan lainnya. Ini juga untuk meningkatkan upaya bersama dalam memberikan kesejahteraan ke perempuan dan perlindungan anak,” terangnya.

Disamping itu, masyarakat juga dapat mengakses data-data tersebut sebagai keperluan penelitian maupun informasi lainnya. Pemerintah bahkan juga bisa menjadikannya sebagai bahan untuk mengambil sebuah kebijakan di tengah masyarakat.

“Secara umum, indeks pembangunan masyarakat di Kota Jambi sudah tinggi. Termasuk pengarusutamaan gender. Di pemerintahan juga banyak yang perempuan, mulai dari pejabat, camat hingga ke tingkat ketua RT,” bebernya.

Baca juga: Beli Video Syur Dea OnlyFans, Marshel Widianto Ngaku Salah Usai Diperiksa Polda Metro

Baca juga: Rieta Amalia Ibu Nagita Slavina Gugat Cerai Basuki Widjaja di Pengadilan

Pada dasarnya, dengan hal tersebut pula, pihaknya bisa memberikan kesempatan yang sama terhadap perempuan yang punya kompetensi. “Termasuk juga di dunia pendidikan. Yang penting perlu pengawasan terhadap KDRT, seksual, psikis dan lain-lain. Ini perlu diawasi bersama. Termasuk hak-hak perempuan di unit kerjanya,” tutupnya. (zen)

Sumber: