Ombudsman Soroti Kasus Pertanahan di Jambi

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID, KOTA JAMBI, JAMBI - Rupanya konflik agraria atau pertanahan di Provinsi Jambi, menjadi sorotan bagi Ombudsman RI. Pasalnya, koflik agraria di Jambi tak kunjung selesai hingga bertahun-tahun.

Konflik agraria ini berada pada penerbitan sertifikat yang dikelurakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jambi. Ini dikatakan Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, saat kunjungan ke Jambi dalam rangka melantik kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi, Saiful Roswandi, Selasa (2/11).

“Dari catatan kita di nasional, di Jambi ini kasus pertanahan yang menjadi perhatian. Banyak laporan masyarakat terkait penyelesaian sertifikasi pertanahan di BPN,” kata dia.

Dia meminta kepada kepala perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi, untuk menyelesaikan persoalan ini. Setidaknya, harus ada pendekatan kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya agar persoalan ini segera selesai. “Tugas kepala perwakilan harus memimpin itu, dan menyelesaikan persoalan yang terjadi saat ini,” tambahnya.

Sementara itu, Saiful Roswandi belum bisa berbicara banyak terkait hal itu. Pihaknya akan melihat kasus per kasus yang ada di Provinsi Jambi. “Karena saya masih baru dan belum mengetahui secara pasti, nanti akan saya cek persoalan apa yang terjadi,” kata dia.

Dia menyebutkan, jika ada masyarakat yang resah terkait layanan publik di Provinsi Jambi atau konflik yang tak terselesaikan dengan baik, harus melaporkan ke Ombudsman Jambi.

Sementara untuk program, dirinya akan tetap memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Ombudsman  sendiri akan mempertegas fungsinya sebagai pengawasan dan lain sebagainya seperti pelayanan publik di Provinsi Jambi.

“Ini untuk memastikan agar pelayanan publik di Provinsi Jambi berjalan dengan baik, kita akan memberikan pelayanan publik yang terbaik untuk masyarakat,” tandasnya.

Wakil Wali Kota Jambi, Maulana yang hadir dalam pelantikan tersebut berharap, dengan kepemimpinan baru Ombudsman RI perwakilan Jambi, akan lebih memberikan warna dalam konteks meningkatkan pelayanan publik. (slt/zen/rib)

Sumber: