Korek Peran Satgas Saber Pungli, Ombudsman Gelar Diskusi Publik

Korek Peran Satgas Saber Pungli, Ombudsman Gelar Diskusi Publik

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID, KOTA JAMBI, JAMBI - Adanya pungutan-pungutan liar di sejumlah pelayanan publik, tentu menjadi sorotan sejumlah pihak. Kamis (4/11) pagi tadi, menyikapi itu, Ombudsman RI perwakilan Jambi menggelar diskusi mengenai Peran Satgas Saber Pungli dalam Penanganan Maladministrasi di Pelayanan Publik Provinsi Jambi, bertempat di Odua Weston Jambi Hotel.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jambi, Saiful Roswandi menjelaskan, Ombudsman mempunyai tugas tertentu untuk terus bersosialisasi ke tengah masyarakat mengkampanyekan tugas dan fungsi guna memperluas jaringan kerja sama dengan semua pihak dalam orientasi pelayanan publik di Provinsi Jambi dapat berjalan dengan dengan baik dan sesuai harapan masyarakat.

"Para penyelenggara pelayanan publik bisa melaksanakan kewajiban penyelenggaraan sesuai dengan standar pelayanan pelayanan yang diberikan. Persoalan tersebut tidak lain, adalah kita ingin mengetahui dalam melaksanakan tugas para Saber Pungli sejauh mana pelayanan terhadap publik itu bisa berjalan dengan baik," jelasnya.

Lebih lanjut, Saiful menerangkan bahwa, Ombudsman yang didirikan lebih didasarkan karena tidak ada yang bisa menjamin, memastikan bahwa pelayanan publik itu bisa berjalan dengan baik.

"Maka atas berdirinya Ombudsman membuktikan bahwa pelaksanaan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik di pemerintah Indonesia mulai dari pusat hingga sampai ke titik pemerintah daerah pelayanan tersebut belum memenuhi harapan masyarakat," jelasnya.

Dirinya menegaskan, Ombudsman hadir untuk memberi pengawasan dan memastikan pelayanan publik berjalan sesuai dengan standar-standar operasional prosedur. Pelayanan publik itu dilaksanakan dengan patut, adil tidak berpihak, tidak diskriminatif, efektif, efisien berjalan dengan jujur bersih sedapat mungkin tanpa biaya.

"Bilamana dalam konteks memberi pelayanan ada biaya harus disampaikan dengan secara yang sah kepada masyarakat itu salah satu latar belakang mengapa ombudsman didirikan," pungkasnya. (Zen)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: