Efisiensi Anggaran di Kabupaten Tebo, Bagaimana Nasib Proyek 2024 yang Tunda Bayar? Ini Kata Sekda

MUARATEBO, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Keluarnya instruksi presiden (Inpres) tentang efisien anggaran negara, akan segera dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo. Hal tersebut disampaikan Sekda Tebo Teguh Arhadi. 

"Pada prinsipnya Pemkab Tebo siap melaksanakan inpres tersebut, dan sekarang kita masih menunggu aturan turunan dan Petunjuk Teknis (Juknis) dari inpres tersebut untuk melaksanakannya (efisiensi anggaran)," ujar Sekda Tebo.

Ditegaskan Teguh Arhadi, bahwa juknis sangatlah penting sebagai panduan dalam pelaksanaan inpres tentang efisiensi anggaran tersebut.

"Termasuk dalam menentukan pos mana saja di dalam APBD kita yang perlu dilakukan pemotongan, dan bagaimana proses perubahan APBDnya, apakah perlu dilakukan bersama DPRD Tebo," kata dia.

BACA JUGA:Tim Divkum Polri Sosialisasikan Mekanisme Restorative Justice di Polresta Jambi, Ini Pesan Kombes Boy

BACA JUGA:Kena Efisiensi Anggaran, Mobil Dinas KPU Kabupaten Bungo Juga Ditarik

Untuk itu kata dia,  sebelum ada juknis dan aturan turunannya kita belum bisa melaksanakan. "Ttakut salah nantinya," ujarnya.

Ketika ditanyakan kepadanya apakah penghematan tersebut juga berdampak dengan sejumlah proyek tahun 2024 yang tunda bayar di tahun 2025 ini, Sekda menegaskan tidak berpengaruh.

"Tidak pengaruh, yang tunda bayar tetap menjadi prioritas utama untuk dibayarkan," kata dia.

Seperti diketahui sebelumnya, mobil dinas Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tebo akan ditarik.

BACA JUGA:Momen Kebahagiaan Kapolda Jambi Saat Menyapa para Pelajar, di Peletakan Batu Pertama SPPG

BACA JUGA:SMA Xaverius 1 Kota Jambi Hentikan Langkah Titian Teras, Bina Kasih Taklukkan Smanpa

Penarikan  mobil dinas komisioner KPU dan Bawaslu Kabupaten Tebo ini, sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.

Di KPU Kabupaten Tebo, sebanyak 6 unit mobil Toyota Rush akan ditarik bulan ini. Terdiri dari 5 mobil untuk komisioner dan 1 unit untuk Kepala Sekretariat (Kasek).

Sumber: