Seleksi PPPK 2024: Upaya Penataan Tenaga Honorer dalam Pemerintahan

Salah satu langkah penting yang menjadi fokusnya adalah penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Manajemen ASN, sebagai tindak lanjut dari UU ASN 2023.

RPP ini diharapkan menjadi payung hukum yang memberikan kepastian bagi tenaga honorer mengenai hak dan status mereka sebagai ASN.

Untuk tenaga honorer yang mengikuti seleksi PPPK 2024, tahap pengumuman seleksi administrasi dijadwalkan berlangsung pada 30 Oktober hingga 1 November 2024.

Pada tahap ini, peserta akan menerima informasi mengenai kelulusan administrasi, apakah memenuhi syarat (MS) atau tidak memenuhi syarat (TMS).

Bagi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, tersedia masa sanggah yang dapat digunakan untuk menyampaikan keberatan atau memperbaiki dokumen yang mungkin kurang lengkap.

BACA JUGA:Robert Lewandowski Tampil Menggila! Barcelona Hajar Real Madrid 4-0 di Santiago Bernabeu

BACA JUGA:Ribuan Emak Emak Padati Senam Ceria Agus - Nazar Di Lapangan Desa Suka Maju Kecamatan Rimbo Ulu

Peserta diimbau untuk terus memeriksa akun mereka selama periode pengumuman agar dapat segera menindaklanjuti hasil seleksi.

Apabila lolos, peserta akan lanjut ke tahap seleksi kompetensi, yang merupakan tahap penting dalam menentukan kelulusan.

Dengan hadirnya MenPAN RB baru, para tenaga honorer menaruh harapan besar terhadap kebijakan yang lebih berpihak pada peningkatan status dan kesejahteraan mereka.

Proses seleksi PPPK diharapkan mampu mengakomodasi tenaga honorer berpengalaman agar mendapatkan pengakuan sebagai ASN sesuai amanat UU ASN 2023.

Bagi tenaga honorer, pengangkatan sebagai ASN tak hanya membawa status yang lebih pasti, tetapi juga hak-hak serta tunjangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

BACA JUGA:Luncurkan E-Money Ikon Kota Jambi, Pj Wali Kota : ‘Kebutuhan Mutlak di Era Digital’

BACA JUGA:Hj. Prima Erita Disambut Ratusan Ibu Tigo Luhah Semurup, Dukungan Deri-Aswanto Mengalir Deras

Program ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang lebih efisien dan berbasis pada sumber daya manusia yang profesional.

Sumber: