Kisruh Sumur Migas, Ahmad Jahfar Minta Kemendagri dan Gubernur Objektif Tetapkan Peta Tapal Batas

KUALATUNGKAL, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Polemik tapal batas dan pembagian sumur Migas (Minyak dan Gas) yang ramai diperbincangkan antara Kabupaten Tanjab Barat dan Kabupaten Tanjab Timur kini sudah menemui titik terang.

Mediasi keduabelah pihak telah dilakukan, antara Pamkab Tanjab Barat dan Tanjab Timur bersama Pemprov Jambi yang difasilitasi oleh Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanjab Barat, Ahmad Jahfar yang juga hadir dalam pertemuan tersebut, mengajak seluruh masyarakat untuk selalu bersyukur kepada Allah dan berharap agar seluruh komponen masyarakat terus bersatu bahu-membahu ikut serta bekerja mempertahankan wilayah kabupaten Tanjab Barat, apalagi di wilayah yang didalamnya terkandung kekayaan alam yang tentu sangat dibutuhkan untuk membangun daerah.

"Dari pembicaraan dan upaya upaya politik yang terus dilakukan dengan Kemendagri, Pemprov dan Tanjabtim Alkhamdulillah banyak sekali progres yang dicapai, diantaranya soal kesepakatan tapal batas dan soal kesepakatan pembagian sumur migas yang selama ini menjadi polemik," kata Ahmad Jahfar. Kamis, 1 Juni 2023.

BACA JUGA:ABK Asal Myanmar yang Tenggelam di Tanjab Timur Meninggal, Jenazahnya Ditemukan Sekitar 12 Nautical Mile

BACA JUGA:7 Tips Sukses Berbinis Seperti Orang Cina, Kuncinya di Nomor 6

"Bahwa hal hal yang selama ini terus menjadi pembicaraan terkait kekeliruan Bupati menandatangani kesepakatan pembagian sumur telah tuntas. berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat oleh semua fihak baik Kemendagri, Pemprov dan Tanjabtim hal hal tersebut telah dicabut. Maka DBH (Dana Bagi Hasil) terkait sumur Migas tersebut tetap menjadi pemasukan pembiayaan untuk pembangunan Tanjabbar," sambungnya.

Jahfar juga terus mengingatkan kepada Bupati Tanjab Barat dan jajaran untuk memperkuat data administratif yang diperlukan, serta terus melakukan komunikasi yang baik dengan pihak pihak terkait agar persoalan tapal batas ini benar-benar selesai.

Pria yang juga menjabat sebagai ketua DPD Golkar Tanjab Barat ini juga berkomitmen untuk membantu kinerja bupati menyelesaikan soal tapal batas ini. 

Ia meminta kepada Kemendagri dan Gubernur Jambi untuk bertindak obyektif dalam mengusulkan dan menetapkan permendagri terkait peta tapal batas. Bahwa aspek pembentukan kabupaten di awal, hingga soal administrasi kependudukan serta aspek historis dan existing dilapangan harus menjadi perhatian serius.

BACA JUGA:Bacakan Amanat Presiden Jokowi, Kapolda Jambi Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila

BACA JUGA:Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Jambi Apresiasi Humas Fraksi PKS yang Masuk Award 2023

"Dari aspek aspek yang disebutkan, saya optimis bahwa wilayah Tanjab Barat dengan segala potensi yang ada tetap utuh dan terjaga. Kami meminta doa dan dukungan dari seluruh tokoh dan masyarakat Tanjab Barat agar kami bisa bekerja dengan sebaik baiknya dan membawa hasil yang sebaik baiknya,” ujarnya menutup pembicaraan. *

Sumber: