Peraturan Terbaru, Tarif Ojek Online akan Ditentukan Gubernur, Driver Minta Dilibatkan

JAKARTA, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan merevisi tarif ojok online.

Hanya saja berdasarkan peraturan terbaru, penentuan besaran tarif ojol akan melibatkan Gubernur dan Bupati masing-masing daerah.

Terkait peraturan ini, para driver ojek onlinepun menyambut baik. Hanya saja, mereka minta dilibatkan pada saat akan menentukan besaran jumlah tarif ojol.

Ketua Umum Presidium Garda Igun Wicaksono mengatakan bahwa para driver pun menyambut baik peraturan baru tersebut. 

BACA JUGA:Satreskrim Polres Merangin Tangkap Seorang Pelaku PETI, Alat Berat Jenis Escavator Disita

BACA JUGA:Identitasnya Terkuak, Bareskrim Sudah Tangkap Dalang Kasus Tambang Ilegal Kalimantan

Dirinya memastikan driver setuju dengan kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan memberikan kewenangan bagi Gubernur dan Bupati seluruh Indonesia untuk menentukan harga tarif ojol di masing-masing daerah.

Garda Igun Wicaksono mengatakan mengenai revisi aturan ojek online yang disusun Kemenhub sudah sangat sesuai dengan permintaan para driver ojol.

Penetapan tarif ojol hasil kalkulasi pemerintah daerah, dinilai akan adil dalam penghasilan ojol di daerah masing masing.

"Sesuai tuntutan atau permintaan kami Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia di mana salah satunya adalah agar tarif ojol dapat diatur per Provinsi atau Kabupaten Kota.

"Tujuannya agar setiap provinsi dapat memiliki tarif yang berkeadilan bagi pengguna jasa layanan ojol juga bagi pengemudi ojolnya," ujar Igun dikonfirmasi awak media, Selasa 29 November 2022.

Igun mengatakan setiap daerah memiliki daya beli atas jasa layanan ojol yang berbeda-beda, hal itu merupakan pengakuan para driver ojol dari berbagai daerah luar Ibu Kota.

Dengan adanya revisi Undang-Undang penetapan tarif ojol yang akan ditentukan pemerintah daerah, Igun menyebut tarif akan lebih dapat diterima masyarakat sesuai Provinsi dan dampaknya akan menambah jumlah penumpang bagi pengemudi ojol.

"Jika tarif diatur pemerintah pusat atau Kemenhub seperti berlaku saat ini nilai tarif dihitung hanya 3 zonasi sehingga ada daerah yang merasa tarif terlampau murah pada Provinsinya sedangkan ada Provinsi yang tarif dirasa terlalu tinggi," ujarnya.

BACA JUGA:Momen HKN ke-58, Dinkes Sarolangun Sebut Perilaku Hidup Bersih itu Penting

BACA JUGA:Lama Menghilang, Rizky Billar Muncul dengan Kalimat Bijak

Igun yang mewakili para Driver Ojol Seluruh Indonensia ini menegaskan jika benar-benar tarif ojol ditetapkan Gubernur, pihaknya meminta agar driver ojol juga dilibatkan dalam perhitungannya.

Dengan begitu tarif ideal yang menguntungkan bagi semua pihak dapat terbentuk.

Kami berharap dengan direvisinya Permenhub maupun Kepmenhub mengenai penerapan tarif ojol dapat segera terlaksana dengan baik pada setiap daerah. Jangan lupa, Pemerintah Daerah harus dapat melibatkan rekan-rekan ojol daerah untuk menghitung merumuskan tarif yang ideal," ujarnya.