Hari Ini, Tunjangan Guru Madrasah bukan ASN Sudah Bisa Dicairkan

JAKARTA,JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID  - Kementerian Agama (Kemenag) menyampaikan kabar baik terkait tunjangan insentif guru madrasah bukan pegawai negeri sipil (PNS). 

Juru Bicara Kemenag Anna Hasbie menyampaikan bahwa tunjungan insentif bagi guru madrasah bukan PNS sudah bisa dicairkan per hari ini.

Menurut Anna, tunjangan insentif bagi guru madrasah diberikan penuh selama 12 bulan. 

Pencairan per bulan Rp 250 ribu dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

BACA JUGA:Agnez Mo Menangis Saat Tampil di Panggung Synchronize Festival

BACA JUGA:Polres Sarolangun Gunakan Anjing Pelacak, Sudah 6 Hari Ahmad Sabri Belum Ada Jejak

Para guru madrasah bukan PNS dapat mengecek info pencairan ini melalui akun Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) masing-masing.

"Alhamdulillah, setelah melalui proses administrasi, tunjangan insentif guru madrasah bukan PNS mulai hari ini sudah bisa dicairkan," ujar Anna dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin 10 Oktober 2022.

Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kemenag Muhammad Zain menjelaskan ada sejumlah persyaratan yang harus disiapkan untuk mencairkan tunjangan tersebut.

Syarat tersebut, yakni guru madrasah bukan PNS harus menunjukkan KTP.

BACA JUGA:Makin Ambyar, Rupiah Hari Ini Tembus Rp 15.318

BACA JUGA:Anies Baswedan Sebut Percaya KPK Profesional Dalam Bertugas

Kemudian, membawa surat keterangan berhak menerima tunjangan insentif yang dicetak dari SIMPATIKA seperti dikutip dari JPNN.com

Lalu, membawa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang diunduh dari SIMPATIKA.

"Setelah persyaratan lengkap, para guru bisa datang ke Bank Mandiri terdekat untuk melakukan proses pencairan," kata Zain.

Dia mengatakan insentif ini diberikan kepada guru bukan PNS pada Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA).

BACA JUGA:Kini Driver Ojol Bisa KPR Rumah Subsidi, Ini Syarat dan Ketentuannya

BACA JUGA:Keluarga Minta Lukas Enembe Diperiksa di Lapangan Terbuka Papua, Disesuaikan dengan Adat

Insentif ini, kata Zain, merupakan bentuk rekognisi negara kepada para guru yang telah berdedikasi dalam mencerdaskan anak bangsa. 

Dia berharap tunjangan ini bisa memotivasi guru madrasah bukan PNS untuk lebih berkinerja dalam meningkatkan mutu dan layanan pendidikan.

"Jasa mereka sangat besar dalam peningkatan kualitas proses belajar-mengajar dan prestasi peserta didik di madrasah pada semua level," kata Zain.

Namun demikian, kata Zain, karena keterbatasan anggaran, insentif diberikan kepada guru madrasah bukan PNS yang memenuhi kriteria dan sesuai dengan ketersediaan kuota masing-masing provinsi.

BACA JUGA:Lakukan Ini, Agar Bahagia di Hari Tua dan Terhindar dari Pikun

BACA JUGA:Tragis, WNI Asal Semarang Tewas Diberondong Peluru Nyasar di Texas

Adapun kriterianya adalah aktif mengajar di RA, MI, MTs atau MA/MAK dan terdaftar di program SIMPATIKA, belum lulus sertifikasi, memiliki Nomor PTK Kementerian Agama (NPK) dan/atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), guru yang mengajar pada satuan administrasi pangkal binaan Kementerian Agama.

Kemudian, memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV, memenuhi beban kerja minimal 6 jam tatap muka di satminkalnya, bukan penerima bantuan sejenis yang dananya bersumber dari DIPA Kementerian Agama, belum usia pensiun (60 tahun).

Selanjutnya, tidak beralih status dari guru RA dan Madrasah, tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain RA/Madrasah, dan tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif. "Diprioritaskan bagi guru yang masa pengabdiannya lebih lama dan ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Lama Mengabdi," kata Zain. *