Jokowi Diminta Mewaspadai Saran IMF Oleh Dewan
jambi-independent.co.id|
Editor:
Surya Elviza|
Senin 18-07-2022,20:20 WIB
Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad. Foto : Antara--
JAKARTA,JAMBI-INDEPENDENT.CO.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta waspada dan tidak mudah mempercayai sepenuhnya saran-saran International Monetary Fund (IMF).
Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi XI DPR Kamrussamad.
Kamrussamad mengingatkan bahwa di krisis ekonomi 1997 adalah bukti resep IMF tidak manjur mengatasi permasalahan perekonomian Indonesia.
"IMF sudah terlalu sering menyebut dunia dalam ketidakpastian. Krisis akan terjadi dan seakan-akan ketakutan sengaja diciptakan untuk menjadi pintu masuk resep-resep IMF,” kata politikus Partai Gerindra, itu.
"Presiden Jokowi jangan begitu saja percaya dengan IMF. Karena bukan tidak mungkin ada skenario yang diciptakan untuk menutupi ketidakmampuan IMF dalam menangani tantangan ekonomi global,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Senin 18 Juli 2022.
“Perlu diantisipasi adanya skenario inflasi tinggi agar resep-resep IMF bisa dijalankan di negara-negara yang terkena krisis,” tambahnya.
Belajar dari krisis 1997, kata dia, resep IMF alih-alih menyehatkan, tetapi justru membuat kondisi perekonomian Indonesia terpuruk.
Menurutnya, resep IMF yang berujung pada penandatanganan letter of intent (LoI) dua kali, dan itu tidak menyelesaikan apa pun.
“Kondisi Indonesia malah makin buruk. Rupiah makin terpuruk, 16 bank dilikuidasi, rush terjadi di mana-mana,” jelas dia.
BACA JUGA:Pengprov ISSI Jambi Koleksi 3 Medali di Kejuaraan Indonesia National Championship di Banyuwangi
Lebih lanjut dia menambahkan di saat pemerintah tidak punya uang Rp 600 triliun sebagai dana talangan perbankan yang mengalami negative spread, IMF meresepkan kebijakan obligasi rekap (OR), yang mana pemerintah hanya membayar bunga 10 persen seperti dikutip dari jpnn.com.
“IMF memberi saran dengan istilah rekayasa akuntansi, pemerintah tidak punya tunai Rp 600 triliun sebagai dana talangan, tetapi punya kemampuan bayar bunga 10 persen. Akibatnya, inilah yang membebani APBN puluhan tahun,” kata Kamrussamad. (viz)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: jpnn.com
- Share:
