Rencana Penghapusan Tenaga Honorer, Wabup Hairan: Kepala Daerah Menolak Keras

KUALATUNGKAL, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Kabar akan dihapusnya tenaga honorer oleh pemerintah pusat, saat ini terus bergulir. 

Berbagai penolakan telah diajukan pemerintah daerah, tidak terkecuali Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat. 

Penghapusan tenaga honorer ini dianggap belum tepat, karena sebagian daerah saat ini masih sangat membutuhkan dalam menjalankan tugas di pemerintahan.

Hal itu seperti yang diungkapkan Wakil Bupati Tanjab Barat, Hairan. Ia menyebutkan terkait rencana penghapusan tenaga honorer di seluruh pemerintah saat ini banyak ditolak oleh kepala daerah.

BACA JUGA:KAI Blacklist Pelaku Pelecehan Seksual di Kereta, Sanksinya Menyakitkan 

BACA JUGA:Warga Pengidap Tumor Ganas di Mestong dapat Bantuan Sembako dari Dinsos Muarojambi

"Dari tahun 2018 lalu, regulasi penghapusan tenaga honorer mulai direncanakan pemerintah pusat. Namun sebagian kepala daerah saat ini mayoritasnya menolak," ujarnya, Rabu 22 Juni 2022.

Pemerintah daerah, diungkapkan Hairan sampai saat ini tengah membuat regulasi, seandainya ini dilakukan pemerintah pusat, setidaknya ada semacam uang jasa yang harus diberikan kepada tenaga honorer ini. 

Di sisi lain, ia dengan tegas menyatakan, sampai saat ini belum ada kepastian dari pihak kementerian tentang regulasi penghapusan tenaga honorer.

"Yang pasti kita masih tetap akan mencarikan solusi, bagaimana nasib tenaga honorer ini, apakah nantinya kita tarik untuk dikerjakan di perusahaan yang ada di Tanjab Barat. Kita bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, telah menyatakan penolakan keras, agar pemberhentian tenaga honorer ini tidak diberlakukan. Bahkan sebagiankKabupaten akan menggugat apabila ini terjadi," pungkasnya.(Rul)

Sumber: