Terima Audiensi PP Soal Batubara di Jambi, Edi Purwanto: Diskusinya Sudah Banyak, Tinggal Political Will dan..

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID – Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto berharap ada political will dan keberanian dari Pemerintah Provinsi Jambi untuk menyelesaikan permasalahan angkutan batubara dan segala dampaknya yang tidak kunjung selesai di Provinsi Jambi. Ini disampaikannya saat menerima audiensi dari puluhan pengurus MPW Pemuda Pancasila (PP) Provinsi Jambi di Gedung DPRD, Senin 13 Juni 2022.

“Diskusinya udah banyak, tinggal political will dan keberanian dari pemerintah provinsi aja,” jelas Edi.

Didampingi Sekretaris DPRD Amir Hasbi, Edi menyampaikan bahwa dirinya sudah pernah menyampaikan kepada Gubernur Jambi untuk membentuk Task Force (gugus tugas, red) yang khusus membicarakan batubara.

“Jadi day to day, mereka hanya fokus membicarakan dan mencari solusi permasalahan batubara,” tambah Edi.

BACA JUGA:Tim Senam UNJA Borong 6 Juara Kejurnas Aerobic Competition UNNES 2022

BACA JUGA:Pembangunan Pabrik PT Semen Baturaja di Sarolangun Mandek, Dewan: Kalau Tidak Siap, Lepas Saja

Selain itu dirinya juga pernah mengusulkan agar transporter batubara diberi label, sehingga bisa diketahui dan dicatat jumlah pelanggaran lalu lintas yang sudah dilakukan oleh transporter tertentu.

“Tapi kami DPRD kan cuma bisa melakukan fungsi pengawasan, nggak bisa punishment,” jelas Edi.

Edi menyampaikan bahwa inti permasalahan batubara di Provinsi Jambi ada pada pemilik IUP (Izin Usaha Pertambangan), namun menurutnya saat dipanggil Gubernur pemilik IUP tidak hadir.

“Nanti coba kita (DPRD, red) yang panggil, apa mau hadir?” kata Edi.

BACA JUGA:Bukan untuk Menutup Akses Jalan, Lurah Sebut Pembangunan Gapura di RT 03 Selamat Percantik Kawasan

BACA JUGA:Rencana Aksi Kelola Gambut Sungai Buluh, Butuh Kerjasama Semua Pihak

Adapun terkait aturan, ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi ini menyampaikan bahwa DPRD sedang menggodok Ranperda tentang Penyelenggaraan Pengangkutan Batubara yang merupakan revisi atas perda sebelumnya.

“Sudah masuk usulan dari gubernur, sedang kita pelajari,” jelas Edi.

Sementara, MPW Pemuda Pancasila Provinsi Jambi yang  terdiri dari Ketua MPW Adri, Sekretaris Taufan Junaidi, jajaran Majelis Pertimbangan Organisasi dan puluhan pengurus MPW menyampaikan 4 rekomendasi dalam pertemuan tersebut.

Pertama, MPW Pemuda Pancasila Provinsi Jambi merekomendasikan kepada DPRD Provinsi Jambi agar membentuk Pansus Batubara DPRD Provinsi Jambi beserta turunannya.

BACA JUGA:Jual Sabu Paket Hemat di Pulau Kayu Aro, Pengedar dan Kurir Diringkus Tim BNNP Jambi

BACA JUGA:Mau Jadi 'PNS'? Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Lagi Buka Lowongan Kerja Nih, Simak Syaratnya

Kedua, MPW Pemuda Pancasila Provinsi Jambi meminta keberanian Gubernur Jambi beserta perangkatnya untuk bersikap tegas terhadap pemegang IUP Batubara, dan perusahan angkutan Batubara yang melanggar hukum dan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Ketiga, Pemilik IUP Batubara yang ada di Provinsi Jambi wajib berkantor di Provinsi Jambi.

Keempat, MPW Pemuda Pancasila Provinsi Jambi meminta kepada pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah kabupaten Muaro Jambi utk menertibkan stockpile milik perusahaan batubara yang berada di dalam kawasan situs percandian Muara Jambi.

Menerima Aspirasi dari Pemuda Pancasila tersebut, Edi menyambut baik dan berharap PP juga menyampaikan hal yang sama kepada jajaran forkopimda lainnya, juga mengajak ormas lain untuk ikut peduli terhadap permasalahan batu bara ini.  

BACA JUGA:Dibina PLN, Petani Jamur di Muaro Jambi Mandiri Produksi Bibit Sendiri

BACA JUGA:Ini Alasan Walikota Syarif Fasha, Instruksikan Dinkes Tes Usap PCR Gratis ke CJH

“Insya Allah (pembentukan, red) pansus akan kami kaji, untuk kesejahteraan masyarakat semua,” pungkasnya.(*)

Sumber: