Menkominfo Pastikan Transformasi Digital Tak Terganggu Meski Alokasi di APBN 2023 Lebih Kecil
jambi-independent.co.id|
Editor:
Surya Elviza|
Kamis 09-06-2022,08:45 WIB
Kemenkominfo pastikan transformasi digital terus berjalan meski alokasi APBN 2023 lebih kecil. Foto : jpnn.com--
JAKARTA,JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memastikan transformasi digital tidak akan terganggu meskipun alokasi anggaran di APBN 2023 mendatang lebih kecil.
Disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate dalam Rapat Kerja bersama dengan komisi I DPR RI yang berlangsung secara hibrida, Rabu bahwa pihaknya akan menyiapkan sejumlah langkah untuk membiayai kebutuhan anggarannya di tahun 2023 selain bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Kita tidak bisa terlalu tergantung pada APBN, jadi harus terus mencari sumber pembiayaan lain sehingga visi transformasi digital dapat berjalan sesuai target," ujarnya.
Dikatakannya bahwa jumlah pagu anggaran indikatif yang diberikan kepada Kementerian Kominfo bernilai Rp 18,3 triliun pada APBN 2023.
Jumlah itu lebih kecil dibanding anggaran 2022 senilai Rp 21,63 triliun yang sebenarnya jumlah juga kurang dari anggaran yang diajukan Kementerian Kominfo di 2021 sebesar Rp 42,13 triliun.
Penyesuaian anggaran untuk 2022 dilakukan dan jumlah yang belum terpenuhi lewat APBN itu disesuaikan dengan sistem carried over atau seharusnya ditambahkan untuk anggaran di tahun berikutnya.
Namun ternyata kondisi itu tidak memungkinkan dan justru pagu anggaran yang diberikan kepada Kementerian Kominfo bernilai lebih kecil.
Untuk itu,demi mencapai transformasi digital,salah satu langkah tersebut di antaranya menyiapkan regulasi atau pun kebijakan serta kerja sama antarnegara sehingga kebutuhan anggaran yang tidak tercukupi oleh APBN bisa didapatkan.
"Tentu dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang harus kita carikan sehingga pembiayaan bisa memenuhi kebutuhan kita. Kebijakan ini tidak harus dikeluarkan di tahun berjalan tapi kita cari kebijakan- kebijakan multiyears atau multitahun sehingga apa yang diharapkan dapat dipenuhi sesuai dengan harapan dan cita- cita rakyat," katanya.
Johnny menyebutkan pihaknya memahami alokasi APBN memang disesuaikan dengan prioritas nasional bersamaan dengan keputusan mengikuti perubahan-perubahan yang berlangsung secara global mulai dari pandemi COVID-19 hingga kondisi geostrategi di Ukraina dan Rusia.
Pemerintah di masa pandemi ini cukup banyak memberikan subsidi mulai dari subsidi perlindungan sosial hingga subsidi energi, sehingga porsi untuk anggaran seperti infrastruktur yang bersifat jangka panjang diatur lebih kecil besarannya.
Ada pun selain menyiapkan kebijakan multitahun, pihaknya juga menyiapkan upaya bauran pembiayaan atau blended financing sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap APBN.
Termasuk menyiapkan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sehingga program prioritas yang tinggi dapat tetap berjalan dengan metode yang tepat.
"Ini usaha yang akan kami lakukan, termasuk juga pembiayaan bilateral. Hal itu dilakukan dalam rangka menghemat atau memanfaatkan secara baik penggunaan APBN rupiah murni. Begitu jadi ada banyak bauran pembiayaan," ujar Johnny seperti dikutip dari jpnn.com.
Adapun Kementerian Kominfo di 2023 akan melanjutkan program yang sudah berjalan di 2021-2022 berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo mulai dari percepatan penyediaan infrastruktur Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK), menyiapkan peta jalan untuk transformasi digital di sektor- sektor strategis, menyiapkan integrasi Pusat Data Nasional (PDN), menyiapkan regulasi skema hingga pendanaan mendukung transformasi digital, serta menyiapkan kebutuhan SDM sebagai talenta digital.
(viz)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
