Petani Temui Menteri Pertanian,Apakah Larangan Ekspor CPO Akan Dicabut?

Petani Temui Menteri Pertanian,Apakah Larangan Ekspor CPO Akan Dicabut?

Pembelian harga TBS sawit oleh sebagian pabrik minyak kelapa sawit di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, mulai membaik.--

JAKARTA,JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID -Terkait larangan ekspor CPO oleh Presiden Joko Widodo, akhirnya Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR Indonesia bertindak cepat.
 
Mereka menyampaikan aspirasi kepada Kementerian Pertanian terkait larangan ekspor CPO. 
 
Pertemuan dilaksanakan secara daring. Dihadiri bersama Menteri Pertanian, asosiasi petani, hingga Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 
 
 
Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR Indonesia berharap mitra petani kembali menampung TBS sawit dari koperasi.
 
ASPEKPIR adalah petani sawit yang sejak awal dirancang bermitra sehingga sangat mendukung Permentan nomor 1 tahun 2018.
 
Ketua Umum ASPEKPIR Setiyono mengatakan dalam pertemuan itu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dengan jelas dan lugas menyatakan keberpihakan utama Kementan pada petani kelapa sawit.
 
Menurutnya, Mentan juga menyatakan akan bertarung habis-habisan pada rapat koordinasi untuk kepentingan petani kelapa sawit.
 
Dia menilai dengan komitmen yang jelas sekali ini ASPEKPIR mempercayakan semua aspirasi yang sudah disampaikan pada Kementan.
 
Sesuai janji pada pertemuan ini akan ada evaluasi kebijakan dan mengubahnya menjadi lebih berpihak pada petani.
 
"Kami percaya bahwa kepentingan petani kelapa sawit yang diutamakan. Karena itu ASPEKPIR tidak terlibat dalam demonstrasi petani kelapa sawit yang dilangsungkan hari ini di Jakarta dan beberapa daerah lainnya,” kata Setiyono.
 
Dia juga menjelaskan meskipun mengatasnamakan demo petani kelapa sawit Indonesia, tetapi ASPEKPIR menyatakan bukan bagian dari demo itu.
 
 
 
Setiyono menyebut demonstrasi diperlukan jika aspirasi petani tidak didengar pemerintah seperti yang dikutip dari jpnn.com.
 
“Pemerintah sudah mendengar aspirasi kami. Butuh waktu merubah aspirasi ini menjadi kebijakan. Tidak mungkin pemerintah mendengar aspirasi kami kemarin dan hari ini langsung kebijakannya berubah. Kami percayakan sepenuhnya kepada pemerintah, khususnya Kementan,” katanya. (Viz)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: