Bank Indonesia Provinsi Jambi Bersama Pemprov Jambi Gelar Capacity Building TPID

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID, KOTA JAMBI, JAMBI - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi bekerjasama dengan Pemprov Jambi kembali menggelar kegiatan Capacity Building Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jambi yang dilaksanakan di Rumah Kito Hotel & Resort Senin (20/12). Hadir sebagai narasumber  dari TPID Daerah Istimewa Yogyakarta dan TPID Sumatera Utara. Dimana dua daerah ini menjadi yang terbaik di regional masing-masing, yaitu TPID Daerah Istimewa Yogyakarta  menjadi yang terbaik di Jawa-Bali sedangkan TPID Sumatera Utara menjadi yang terbaik di Sumatera.

A. Pandu Wirawan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi.

Kegiatan  TPID ini dihadiri oleh Agus Sunaryo Asisten II Setda Provinsi Jambi,  A.Pandu Wirawan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Supendi Kepala Kanwil DJPB Provinsi Jambi, Surya Hidayat sebagai pengamat ekonomi sekaligus akademisi UNJA, Staf Ahli Gubernur Jambi bidang Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Biro Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Jambi, TPID Provinsi Jambi dan seluruh TPID Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi, serta undangan lainnya.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, A. Pandu Wirawan, mengatakan bahwa Capacity Building TPID Provinsi Jambi sebagai salah satu upaya memberikan masukan terhadap pemerintah daerah untuk menyusun program kerja tiga tahunan dalam bentuak Roadmap TPID 2022-2024. Untuk itu Bank Indonesia menghadirkan TPID dari DIY dan Sumut guna berbagi ilmu kepada Pemerintah Provinsi Jambi agar bisa menyusun program TPID yang dapat memberikan manfaat bagi daerah. "Roadmap ini nantinya akan menjadi acuan bersama, baik itu untuk tahunan/jangka pendek maupun program 3 tahunan/jangka menengah," ujarnya.

Tamu undangan yang hadir.

Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk pengendalian inflasi Provinsi Jambi. TPID Provnsi dan Kabupaten/Kota harus dapat menjaga Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi dan Komunikasi yang efektifk (4K) dalam pengendalian harga pangan. Salah satunya, TPID bekerjasama dengan Satgas Pangan dapat melakukan pemantauan harga di pasar dan pedagang besar/distributor dengan tetap menerapkan prokes kesehatan, dan mengoptimalkan Kerjasama Antar Daerah (KAD).

Sementara itu Agus Sunaryo, Asisten II Pemerintah Provinsi Jambi mengatakan bahwa ada dua hal penting yang dibahas dalam rapat TPID hari ini  Pertama bagaimana merealisasikan kerja sama antar daerah yang produksinya surplus berkerja sama dengan yang produksinya minus.

Agus Sunarya, Asisten II Setda Provinsi Jambi memberi sambutan.

Ia mencontohkan, misalnya di Kabupaten Batanghari yang surplus ikan segar, sedangkan kabupaten Bungo defisit bisa tercukupi dari dalam Provinsi Jambi, sehingga hal seperti itu  perlu dilakukan kerjasama. "Ini adalah PR kita bersama yang sampai saat ini belum terealisasi, dan untuk tahap awal perlu dibentuk tim kecil untuk merealisasikan itu," katanya.

Selain itu, melalui Capacity Building TPID Provinsi Jambi juga dibuat roadmap tentang program TPID 2022-2024, sehingga menjadi acuan untuk menentukan program jangka pendek dan menengah.

Dalam pengendalian inflasi, lanjut Sunaryo, harus ada langkah nyata, terencana dan terukur yang perlu dilakukan untuk mengendalikan inflasi di wilayahnya masing-masing. Pemerintah harus melakukan operasi pasar apabila suatu harga di pasaran sudah diatas harga standar. Selanjutnya TPID kabupaten/kota harus menjaga ketersediaan pangan, apabila terjadi defisit agar berkoordinasi dengan wilayah surplus, serta mengoptimalkan kerja sama perdagangan antar daerah.

"Untuk menghadapi HBKN Nataru 2021 kita sudah melakukan beberapa kali rapat pertemuan yang di inisiasi oleh Reskrimsus Polda yang di pimpin langsung oleh pak Sigit yang kedua rapat TPID satgaspangan di Disperindag. Hari ini Senin tanggal 20  Desember 2021 tim TPID dan tim lainnya cek pasar ke Angso duo dan talang Banjar. Setiap Kabupaten/Koa dan Provinsi sudah dilakukan kerja sama tetapi belum mendetail. Jadi bukan hanya satu kerjasama saja tapi nanti pelibatan beberapa SKPD  terkait agar hasilnya maksimal,"ujarnya. (*)

Sumber: