UU Perampasan Aset dan Implikasinya bagi Ekonomi
Noviardi Ferzi-ist/jambi-independent.co.id-
BACA JUGA:Kondisi Casis Bintara TNI AD Berangsur Pulih, Korem 042/Gapu Sampaikan Dukungan untuk Masa Depannya
Penyitaan yang keliru dapat menghentikan kegiatan perusahaan, membekukan modal kerja, memutus rantai pasok, dan mengancam lapangan kerja. Nilai aset produktif seperti pabrik, lahan, kendaraan, atau perusahaan juga dapat menurun jika tidak dikelola secara profesional selama proses hukum berlangsung.
Risiko ini penting karena kerugian ekonomi akibat ketidakpastian investasi dapat jauh lebih besar daripada nilai aset yang berhasil dipulihkan. Estimasi yang dikutip dalam kajian ekonom UI menyebutkan bahwa penurunan investasi satu poin dapat menimbulkan kerugian sekitar Rp81 triliun, sementara pemulihan aset Kejaksaan dan KPK pada 2025 hanya sekitar Rp21 triliun.
Dengan kata lain, potensi manfaat UU ini harus dibaca secara proporsional. Nilai pemulihan aset yang mencapai puluhan triliun rupiah memang signifikan, tetapi masih jauh lebih kecil dibandingkan nilai investasi nasional yang mencapai Rp1.931,2 triliun pada 2025. Karena itu, kebijakan ini tidak boleh menciptakan efek gentar yang berlebihan terhadap investor dan pelaku usaha yang tidak bersalah.
Karena itu, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memastikan bahwa UU ini tidak berubah menjadi alat penindasan terhadap dunia usaha. Perampasan aset harus tetap berpijak pada bukti, proses hukum yang adil, serta perlindungan bagi pihak ketiga beritikad baik.
BACA JUGA:BGN Larang Dapur MBG Gunakan Minyakita dan Beras SPHP, Minta Masyarakat Laporkan Pelanggaran
Kreditur, pembeli, pemegang saham minoritas, dan mitra usaha yang tidak mengetahui adanya tindak pidana tidak boleh menjadi korban berantai. Mereka perlu memiliki jalur keberatan, akses informasi, dan upaya hukum yang jelas.
Selain itu, aset perusahaan yang masih beroperasi sebaiknya tidak dirampas tanpa putusan pengadilan. Jika memang harus disita, negara perlu menunjuk pengelola profesional agar produksi, kewajiban gaji, pembayaran pemasok, dan lapangan kerja tetap terjaga.
UU Perampasan Aset akan berhasil apabila negara mampu menyeimbangkan dua hal: ketegasan terhadap koruptor dan kepastian bagi pelaku usaha yang jujur. Negara tidak boleh hanya berambisi memperbesar angka penyitaan, tetapi juga harus menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
Pada akhirnya, tujuan UU ini bukan untuk membuat dunia usaha takut, melainkan untuk menciptakan pasar yang lebih adil, bersih, dan dapat dipercaya. Jika pelaksanaannya disiplin, transparan, dan berorientasi pada keadilan, UU Perampasan Aset dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi nasional.
Sebaliknya, jika implementasinya kabur dan rentan disalahgunakan, undang-undang yang dimaksudkan memberantas korupsi justru dapat menjadi beban baru bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi.*
Oleh : Noviardi Ferzi
Pengamat Ekonomi, Sosial dan Politik
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:



