BANGKO, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,61 triliun. Nilai tersebut meningkat sekitar Rp220 miliar dibandingkan APBD Merangin Tahun Anggaran 2026 yang sebesar Rp1,39 triliun.
Rancangan anggaran beserta nota keuangan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Merangin M. Syukur dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Merangin, Sabtu malam, 21 November 2026.
“Rancangan APBD yang telah kami sampaikan bukan hanya sekadar data-data ataupun angka-angka pendapatan, belanja, dan pembiayaan, tetapi merupakan instrumen kebijakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat pelayanan publik, menjaga keberlanjutan fiskal daerah, sekaligus mengarahkan sumber daya yang terbatas kepada program-program yang memberikan manfaat nyata,” ujar M. Syukur di hadapan pimpinan dan anggota dewan.
Penyusunan RAPBD 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Merangin 2025–2029 sekaligus tindak lanjut kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang ditandatangani pada 26 Agustus 2026.
BACA JUGA:Wabup Merangin Dukung Pengembangan Konsep Kabupaten/Kota Cerdas
Berdasarkan struktur awal yang dipaparkan, pendapatan daerah dirancang sebesar Rp1,61 triliun. Jumlah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp156,4 miliar, pendapatan transfer Rp1,43 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp17,1 miliar. Sementara itu, belanja daerah juga dirancang sebesar Rp1,61 triliun yang diarahkan untuk memenuhi belanja wajib dan mengikat serta mendukung program-program strategis daerah.
Adapun pembiayaan neto sebesar Rp800 juta berasal dari penerimaan pembiayaan berupa perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp10,8 miliar, dikurangi pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal daerah sebesar Rp10 miliar. Pembiayaan neto tersebut digunakan untuk menutup defisit anggaran sebesar Rp800 juta.
Struktur anggaran tersebut menunjukkan ketergantungan fiskal Merangin terhadap dana transfer pusat masih cukup tinggi. Untuk memperkuat kemandirian daerah, Bupati menekankan optimalisasi PAD melalui pembenahan basis data, digitalisasi layanan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi tanpa membebani masyarakat maupun mengganggu iklim investasi.
Pemkab Merangin menetapkan tiga prioritas pembangunan pada 2027, yakni peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) unggul, pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis potensi daerah, serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan berdampak.
BACA JUGA:Pertama Kali Terapkan E-Voting, Pemkab Merangin Gelar Apel Siaga Pilkades Serentak 2026
Potensi daerah yang menjadi fokus pengembangan meliputi sektor pertanian, perkebunan, UMKM, pariwisata, hingga swasembada pangan.
“Kita menyadari bahwa pembangunan manusia merupakan investasi jangka panjang. Karena itu, APBD harus hadir tidak hanya dalam bentuk pembangunan fisik, tetapi juga dalam bentuk peningkatan kualitas manusia yang menjadi pelaku utama pembangunan,” kata M. Syukur.
Prioritas pembangunan tersebut juga dipadukan dengan lima program unggulan daerah, yakni Merangin Pintar dan Berbudaya, Merangin Berdaya, Merangin Sehat, Merangin Religius, serta Merangin Reformis.
Selain memenuhi belanja wajib, seperti layanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dukungan pemerintahan desa, dan belanja pegawai, anggaran juga diarahkan untuk mendukung program strategis nasional. Di antaranya, Makan Bergizi Gratis (MBG), pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, serta pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM.
BACA JUGA:Publikasi Data Stunting 2026, Prevalensi Stunting Merangin Turun Signifikan 5,3 Persen
M. Syukur juga menegaskan penerapan prinsip money follows program serta efisiensi belanja rutin perkantoran, perjalanan dinas, dan kegiatan seremonial.
“Setiap perangkat daerah harus memandang anggaran tahun 2027 bukan semata-mata sebagai hak untuk membelanjakan anggaran, tetapi sebagai instrumen untuk menghasilkan kinerja dan pelayanan publik. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya,” tegasnya.
Di balik rancangan awal RAPBD sebesar Rp1,61 triliun tersebut, Pemkab Merangin juga menyoroti surat Kementerian Keuangan Nomor S-95/PK/2026 tertanggal 29 September 2026 tentang rancangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2027. Dalam surat tersebut, terdapat penyesuaian berupa pengurangan transfer pusat kepada Pemkab Merangin sekitar Rp268 miliar.
Untuk menyiasati menyempitnya ruang fiskal akibat pengurangan transfer tersebut, Pemkab Merangin membuka opsi pendanaan melalui skema pinjaman daerah guna mempercepat pembangunan, terutama pada sektor pelayanan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi lokal. Penyesuaian kebijakan anggaran tersebut selanjutnya akan dibahas bersama DPRD sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
BACA JUGA:Fosil Purba Berusia 300 Juta Tahun Jadi Keunggulan Geopark Merangin
“Justru dalam kondisi fiskal yang terbatas, kita dituntut untuk semakin cermat dalam menetapkan prioritas, semakin disiplin dalam mengelola anggaran, semakin kuat dalam melakukan pengawasan, dan semakin berorientasi kepada hasil,” pungkasnya. (*)