JAMBI, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID – Pemerintah Provinsi Jambi menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Infrastruktur Provinsi Jambi Tahun 2026 untuk menyinkronkan program pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, Kamis, 12 November 2026. Kegiatan ini dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan pemerintah kabupaten/kota, serta sejumlah kepala balai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
Dalam rapat tersebut, Gubernur Jambi Al Haris menekankan pentingnya koordinasi agar pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran negara benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat. Menurutnya, program pembangunan tidak cukup hanya terlaksana, tetapi juga harus tepat lokasi dan memberikan manfaat nyata bagi daerah.
Ia mencontohkan, pernah ditemukan pembangunan dari pemerintah pusat melalui balai yang lokasinya tidak sesuai dengan kebutuhan daerah saat dilakukan pengecekan lapangan. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi alasan pentingnya menyelaraskan perencanaan sejak awal.
"Uang negara yang dibangun di Jambi ini harus tepat sasaran, tepat guna dan tepat manfaat untuk masyarakat. Maka kita harus saling berkoordinasi," ujarnya.
BACA JUGA: 11 Armada Diturunkan Atasi Gunungan Sampah di Kawasan Mendalo
Al Haris mengatakan, keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah perlu lebih aktif memperjuangkan program pembangunan melalui pemerintah pusat. Dalam rapat tersebut, ia meminta masing-masing balai menyampaikan program yang akan dilaksanakan pada 2027, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan prioritas di daerah.
Termasuk memperjuangkan program Inpres Jalan Daerah (IJD), baik untuk usulan yang telah mendapatkan persetujuan maupun ruas jalan yang masih perlu didorong agar masuk dalam tahap berikutnya.
Selain itu, Gubernur juga menyoroti penanganan infrastruktur yang terdampak bencana, seperti longsor dan banjir. Ia meminta pemerintah kabupaten/kota tidak hanya mengandalkan program dari balai, tetapi juga memanfaatkan peluang pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Menurut Al Haris, pengajuan bantuan tersebut harus disertai data kebencanaan yang jelas, lokasi yang terverifikasi, serta perencanaan yang matang agar dapat diproses pemerintah pusat.
BACA JUGA:Angkot di Kota Jambi Kian Sepi, Puluhan Armada Terdata tetapi Banyak Tidak Lagi Beroperasi
Dalam kesempatan itu, sejumlah program strategis turut menjadi perhatian, mulai dari pembangunan jalan menuju Ujung Jabung, pengembangan jalan tol, revitalisasi Danau Kerinci, hingga pembangunan bendungan yang diharapkan dapat mendukung sektor pertanian. Ia juga meminta agar pembangunan infrastruktur tidak berhenti pada penyelesaian fisik, tetapi disertai perencanaan pemanfaatan yang jelas. Salah satunya pembangunan bendungan yang harus terintegrasi dengan program pertanian dan pencetakan sawah.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Jambi, Muzakir, M.Si., M.M., dalam laporannya menyampaikan bahwa kebutuhan pembangunan infrastruktur di Jambi masih cukup besar, sedangkan kemampuan pendanaan pemerintah daerah memiliki keterbatasan.
Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota untuk mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan, baik melalui APBN maupun APBD.
Ia juga menekankan pentingnya penyelarasan program agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan serta kesenjangan pembangunan antarwilayah. Setiap program yang dilaksanakan diharapkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
BACA JUGA:Pangkas Jarak 18 Kilometer, Al Haris Tinjau Pembangunan Jembatan di Merangin dan Kerinci
Selain membahas rencana pembangunan, Muzakir turut menyoroti persoalan penyerahan aset infrastruktur yang dibangun pada periode 2011 hingga 2025. Nilai aset tersebut mencapai Rp150.339.148.170 dan tersebar di 11 kabupaten/kota.
Namun, masih terdapat sekitar dua kabupaten/kota yang belum menerima dan menandatangani berita acara serah terima aset.