JAMBI, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID – Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Geopark Merangin menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jambi. Persoalan tersebut bahkan masuk dalam catatan evaluasi UNESCO Global Geopark setelah kawasan kebanggaan Jambi itu menjalani proses revalidasi dan memperoleh status green card.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jambi, Ariansyah, mengatakan hasil revalidasi tersebut bukan berarti seluruh persoalan di kawasan Geopark Merangin telah selesai. Masih terdapat sejumlah catatan yang harus dibenahi, terutama terkait aktivitas PETI yang berpotensi merusak kelestarian lingkungan kawasan.
Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah lebih serius agar aktivitas pertambangan ilegal tidak terus berlangsung di wilayah geopark. Sebab, keberadaan PETI dapat memengaruhi penilaian terhadap pengelolaan dan perlindungan kawasan yang telah mendapat pengakuan internasional tersebut.
Ariansyah menyebutkan, dari 11 anggota tim penilai revalidasi, tujuh memberikan penilaian positif, sedangkan empat lainnya memberikan penilaian negatif. Kondisi ini menunjukkan masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar status Geopark Merangin dapat dipertahankan.
BACA JUGA:Sidang Cukup Alot, Geopark Merangin Akhirnya Raih Green Card UNESCO
"Jadi, dari 11 orang itu, empat menolak, tujuh mengakui masih. Artinya, memang ada catatan-catatan yang harus dibenahi, khususnya terhadap penambangan emas tanpa izin itu," ujarnya.
Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, pihaknya meminta pemerintah kabupaten dan kepolisian meningkatkan pengawasan serta patroli di kawasan Geopark Merangin. Langkah ini diperlukan untuk mencegah aktivitas PETI semakin meluas dan menimbulkan kerusakan lingkungan.
"Ini kita minta nanti dari pemerintah kabupaten, kemudian dari pihak kepolisian untuk selalu patroli PETI di wilayah Geopark," katanya.
Dia juga mengingatkan bahwa status green card yang diperoleh Geopark Merangin harus terus dipertahankan melalui pembenahan berbagai catatan evaluasi. Apabila dalam penilaian berikutnya ditemukan persoalan yang dapat mengurangi kelayakan kawasan, status tersebut dikhawatirkan turun menjadi yellow card.
BACA JUGA:Gubernur Jambi Al Haris Minta Semua Pihak Jaga Fosil di Geopark Merangin
Konsekuensinya tidak ringan. Menurut Ariansyah, status yellow card berlaku selama dua tahun dan disertai sejumlah pembatasan. Karena itu, pemerintah tidak ingin persoalan PETI dan berbagai kekurangan dalam pengelolaan kawasan dibiarkan berlarut-larut.
"Kalau misalnya nanti dalam penilaian ini ditemukan hal-hal yang mungkin bisa mengurangi, kita khawatir nanti turun menjadi yellow card. Ya, kalau yellow card itu berlakunya dua tahun dan banyak pembatasan," jelasnya.
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Pemprov Jambi juga mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kelestarian Geopark Merangin. Upaya ini tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah provinsi, tetapi membutuhkan dukungan pemerintah kabupaten, akademisi, masyarakat, hingga organisasi lingkungan.
Sebelumnya, pembahasan mengenai upaya perlindungan kawasan tersebut juga telah dilakukan melalui forum diskusi kelompok atau Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Jambi (UNJA). Kegiatan yang diinisiasi Badan Pengelola Geopark bersama Fakultas Hukum UNJA itu melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, akademisi, masyarakat, serta KKI Warsi.
BACA JUGA:250 Personel Gabungan Tertibkan PETI di Geopark Merangin
Aryansyah berharap, berbagai langkah pengawasan dan kolaborasi tersebut dapat memperkuat perlindungan kawasan Geopark Merangin. Dengan demikian, aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan dapat ditekan dan status UNESCO Global Geopark yang telah diperoleh Jambi tidak sampai mengalami penurunan. (*)