Selain itu, penggunaan anggaran harus memperhatikan prinsip tepat sasaran, transparansi dan efektivitas.
“Yang kita sepakati hari ini adalah anggaran untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, pelaksanaannya harus transparan, efektif dan tepat sasaran. DPRD akan tetap menjalankan fungsi pengawasan agar apa yang sudah direncanakan benar-benar terealisasi,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa fungsi DPRD tidak berhenti setelah Ranperda Perubahan APBD mendapatkan persetujuan bersama.
Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran akan menjadi bagian penting untuk memastikan program yang telah direncanakan tidak hanya tercatat dalam dokumen, tetapi benar-benar diwujudkan melalui pembangunan dan pelayanan publik.
BACA JUGA:Bukan Food Vlogger, Kenapa Rombongan PNS Justru Sering Jadi Patokan Cari Tempat Makan?
Bagi DPRD, ukuran keberhasilan anggaran pada akhirnya bukan hanya terletak pada proses pembahasan dan pengesahan, tetapi juga pada pelaksanaan program serta manfaat yang diterima masyarakat.
Di sisi lain, Jurjani berharap komunikasi dan sinergi antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terus diperkuat.
Ia menilai pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi antara legislatif dan eksekutif.
Perbedaan pandangan dalam proses pembahasan anggaran, menurutnya, merupakan bagian dari dinamika yang wajar. Namun setelah keputusan bersama diambil, kepentingan masyarakat harus menjadi perhatian utama.
BACA JUGA:Sering Diabaikan, Ini Posisi Tidur yang Dinilai Lebih Aman dan Nyaman untuk Tubuh
“DPRD dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan dan pembangunan yang terbaik. Perbedaan pandangan dalam pembahasan adalah hal biasa, tetapi ketika sudah menjadi keputusan bersama, maka yang harus kita kawal adalah kepentingan masyarakat,” kata Jurjani.
Dengan disepakatinya Perubahan APBD 2026, DPRD Muaro Jambi berharap seluruh program yang telah mendapatkan dukungan anggaran dapat segera ditindaklanjuti secara terukur.
Fungsi pengawasan juga akan tetap dijalankan untuk mengawal pelaksanaan dan penggunaan anggaran daerah.
Dengan demikian, kesepakatan Perubahan APBD 2026 tidak berhenti sebagai keputusan di ruang paripurna. DPRD berharap anggaran tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi program pembangunan dan pelayanan yang memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Muaro Jambi.*