“Persoalan daerah tidak selalu terletak pada kekurangan dana. Tantangan yang sering muncul justru pada efektivitas penggunaan anggaran, termasuk rendahnya serapan belanja dan prioritas pembangunan yang belum optimal,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa dalam beberapa periode bahkan tercatat dana pemerintah daerah yang masih tersimpan di perbankan karena belum terserap secara maksimal. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya perbaikan manajemen fiskal di tingkat daerah.
Meski demikian, Noviardi menilai kritik terhadap kebijakan fiskal tetap diperlukan sebagai bagian dari kontrol publik.
Namun menurutnya perdebatan mengenai hubungan fiskal pusat dan daerah seharusnya diarahkan pada upaya memperkuat tata kelola dan efektivitas belanja.
BACA JUGA:4 Oknum TNI Jadi Tersangka Kasus Air Keras ke Aktivis KontraS, Ini Fakta Terbarunya
“Hal lebih penting adalah memastikan anggaran benar-benar produktif, meningkatkan kemandirian fiskal melalui pendapatan asli daerah, serta memperkuat sinergi program antara pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya.
Menurutnya, masa depan otonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya transfer anggaran dari pusat, tetapi juga oleh kemampuan daerah mengelola keuangan publik secara lebih efisien dan berorientasi pada pembangunan.
“Transfer fiskal tetap penting, tetapi kemandirian daerah juga harus diperkuat. Dengan begitu pembangunan daerah bisa berjalan lebih berkelanjutan,” tutupnya.