Hasil Survei Ungkap Gaji Guru Honorer, Angkanya Bikin Geleng Kepala

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Hasil survei terbaru kembali membuka mata publik soal kondisi kesejahteraan guru honorer di Indonesia.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, mengungkapkan bahwa masih banyak guru honorer yang menerima penghasilan sangat rendah, bahkan jauh dari standar hidup layak.

Survei tersebut dilakukan oleh Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) bekerja sama dengan Dompet Dhuafa, yang menyoroti realita penghasilan guru honorer di berbagai daerah.

 

Hasilnya cukup mencengangkan. Sekitar 20,5 persen guru honorer diketahui hanya menerima gaji di kisaran Rp200 ribu hingga Rp500 ribu per bulan.

BACA JUGA:Ramai Info Seleksi Kemenkes 2026, Prof Zudan Tegaskan: Itu Hoaks! Ingatkan Rekrutmen ASN Diawasi BKN

Padahal, awal Januari 2026 pemerintah telah mengangkat banyak guru honorer menjadi PPPK Paruh Waktu. Namun sayangnya, perubahan status tersebut tidak otomatis berdampak pada peningkatan kesejahteraan.

Di sejumlah daerah, gaji PPPK Paruh Waktu justru masih disamakan dengan honor sebelumnya saat guru berstatus honorer.

Selain itu, Mafirion juga menyoroti fakta bahwa masih ada guru honorer yang belum terakomodasi dalam skema pengangkatan PPPK Paruh Waktu.

Kondisi ini membuat persoalan kesejahteraan guru honorer belum sepenuhnya teratasi.

“Negara tidak boleh membiarkan guru honorer hidup di bawah standar kemanusiaan. Mereka menjalankan fungsi utama negara, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa,” tegas Mafirion.

BACA JUGA:Perkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Komunitas, BRI Berdayakan Lebih dari 42 Ribu Klaster Usaha

Sorotan senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani. Ia menilai bahwa gaji ideal guru honorer seharusnya berada di angka Rp5 juta per bulan.

Menurutnya, angka tersebut masih sangat wajar jika disesuaikan dengan beban kerja, tantangan di lapangan, serta kondisi ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian.

“Kami di Komisi X DPR RI telah menghitung bahwa gaji ideal guru honorer seharusnya minimal Rp5 juta per bulan,” ujar Lalu Hadrian, Jumat (23/1).

Ia menjelaskan bahwa dengan APBN sekitar Rp3.500 triliun dan alokasi mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen atau sekitar Rp750 triliun, seharusnya negara memiliki ruang fiskal yang cukup untuk meningkatkan kesejahteraan guru.

Namun realitanya, kata Lalu Hadrian, besarnya anggaran pendidikan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh para pendidik, khususnya guru honorer.

BACA JUGA:Cari Paket Internet yang Fleksibel, Kartu Halo Hadirkan Opsi Terbaru

Hingga kini, masih banyak guru honorer yang menerima gaji di bawah Rp500 ribu per bulan.

Legislator dari Daerah Pemilihan II Nusa Tenggara Barat (NTB) itu bahkan mengungkapkan, tidak sedikit guru honorer yang menerima gaji setiap tiga hingga enam bulan sekali, bahkan mengalami pemotongan.

“Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan dan tidak sebanding dengan peran besar guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujarnya.

Sebagai mitra kerja pemerintah di sektor pendidikan, Komisi X DPR RI, lanjut Lalu Hadrian, memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan penggunaan anggaran pendidikan benar-benar tepat sasaran.

Ia berharap ke depan, kebijakan anggaran pendidikan lebih berpihak kepada guru sebagai ujung tombak pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

BACA JUGA:Digitalisasi ASN Dipercepat, Prof Zudan Tekankan Peran Strategis BKN dan BSSN

 

Hasil survei ini sekaligus menjadi pengingat bahwa persoalan guru honorer bukan sekadar soal status kepegawaian, tetapi juga menyangkut keadilan dan keberpihakan negara terhadap para pendidik yang selama ini berjuang di garis depan dunia pendidikan.