JAMBI - INDEPENDENT.CO.ID - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi isu dugaan tambang ilegal yang disebut-sebut sebagai salah satu penyebab utama banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah Aceh dan Sumatera Utara.
Menurutnya, aktivitas pertambangan memang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan jika tidak dilakukan secara teratur dan mengikuti aturan yang berlaku.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pengecekan langsung di lapangan untuk memastikan kebenaran dugaan tersebut.
BACA JUGA:Operasi Migas Terdampak Banjir, PHR Zona 1 Pastikan Keselamatan dan Penyaluran Bantuan
"Nanti kita cek, nanti kita cek ya," ujar Bahlil singkat Sabtu, 29 November 2025.
Ia kemudian menjelaskan bahwa berdasarkan pengalamannya di dunia pertambangan, proses eksplorasi dan eksploitasi kerap melibatkan penebangan pohon dalam jumlah besar.
Dampaknya, daerah resapan air berkurang drastis dan memicu potensi bencana seperti banjir dan tanah longsor.
Bahlil menegaskan bahwa rusaknya hutan, pengurangan vegetasi, serta tata kelola yang buruk dapat menyebabkan bencana ekologis yang serius.
BACA JUGA:Duka Sumut: Banjir-Longsor Renggut 116 Nyawa, 42 Orang Masih Belum Ditemukan
Ia menyebutkan bahwa peristiwa banjir dan longsor yang terus berulang menjadi bukti bahwa lingkungan tidak dikelola dengan baik.
Dalam kapasitasnya sebagai Menteri ESDM, ia mengaku telah memperketat regulasi pengelolaan tambang, salah satunya dengan mewajibkan perusahaan tambang menyediakan dana reklamasi pasca tambang sebagai bentuk tanggung jawab.
"Sekarang kami di ESDM sangat ketat terhadap pertambangan, termasuk sektor migas. Amdal menjadi syarat penting dan tidak bisa ditawar," tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyatakan bahwa dugaan keterlibatan pertambangan ilegal masih dalam proses penyelidikan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
BACA JUGA:Longsor Sungai Penuh-Tapan, Jalur Jambi-Sumbar Terbuka, Polisi Imbau Pengendara Waspada
Satgas tersebut telah turun ke lapangan untuk melakukan pemetaan dan menilai apakah ada aktivitas tambang tanpa izin yang beroperasi di kawasan terdampak.