BACA JUGA:Rekomendasi HP Gaming Rp1 Jutaan: Infinix, OPPO, dan POCO
Penguatan Administrasi, Anggaran, dan Penyelesaian Sengketa Informasi
Pemerintah Provinsi Jambi juga memberikan dukungan penuh terhadap tata kelola administratif dan keuangan Komisi Informasi Provinsi.
Pada tahun 2024, anggaran penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian sengketa informasi mencapai Rp2 miliar, dan pada tahun 2025 disesuaikan menjadi Rp1,9 miliar.
Namun tetap memastikan seluruh operasional berjalan optimal—mulai dari penyediaan gaji, fasilitas kendaraan dinas, hingga penyediaan kantor baru di Gedung eks Dukcapil yang kini telah ditempati Komisi Informasi.
Sejak 2023 hingga Oktober 2025, sebanyak 53 kasus sengketa informasi telah berhasil diselesaikan, menandakan komitmen profesionalisme dalam penyelesaian sengketa secara transparan dan akuntabel.
BACA JUGA:Nah! Rapat Paripurna DPR Setujui RUU KUHAP Jadi Undang-Undang
Instruksi Tegas Gubernur untuk Meningkatkan Skor Monev 2025
Dalam sesi presentasi, Gubernur Al Haris memberikan instruksi tegas kepada seluruh PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik menjelang pelaksanaan Monev 2025.
Gubernur meminta OPD untuk memperkuat koordinasi, menyiapkan data dukung secara lengkap dan konsisten, menyelaraskan sistem pelayanan informasi, serta meningkatkan kesigapan dalam memenuhi permohonan informasi masyarakat.
Instruksi ini sekaligus menjadi penegasan peran Gubernur sebagai pembina PPID tingkat provinsi agar predikat informatif Provinsi Jambi dapat ditingkatkan pada penilaian nasional.
Realisasi Internet Desa dan Penguatan Digitalisasi Pemerintahan
Dalam upaya memperluas akses informasi dan pemerataan layanan digital, Pemerintah Provinsi Jambi telah menyediakan layanan internet desa di 305 desa sepanjang periode 2022–2024. Program ini mencakup 121 desa pada 2022, 101 desa pada 2023, 84 desa pada 2024.
BACA JUGA:Kecelakaan di Jalan Tol Cipali, 5 Orang Dikabarkan Meninggal Dunia
Selain internet desa, Pemprov Jambi juga menyediakan layanan internet gratis di seluruh perangkat daerah serta di fasilitas pelayanan publik sebagai bagian dari misi mewujudkan Jambi Cerdas dan Digital Inklusif.
Digitalisasi pemerintahan juga diperkuat melalui pengembangan berbagai aplikasi layanan publik, seperti: