JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID – Pemerintah Indonesia terus memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui program Reforma Agraria, sebuah inisiatif strategis yang difokuskan pada redistribusi lahan bagi masyarakat miskin agar dapat dikelola menjadi sumber ekonomi produktif.
Menteri Ketenagakerjaan Nusron Wahid menegaskan bahwa Reforma Agraria bukan sekadar program bagi-bagi tanah, melainkan langkah konkret pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, khususnya di sektor pertanian.
“Kalau soal memberikan tanah untuk masyarakat sangat miskin agar bisa dikelola, khususnya di sektor pertanian, itu namanya program Reforma Agraria. Sudah ada keputusan pemerintah untuk itu,” ujar Nusron dalam keterangannya di Banten, Jumat 07 November 2025.
Menurut Nusron, pelaksanaan Reforma Agraria bertujuan memutus mata rantai kemiskinan ekstrem dengan cara memberdayakan masyarakat secara langsung melalui pengelolaan lahan produktif. Program ini diharapkan mampu menciptakan kemandirian ekonomi serta membuka lapangan kerja baru di pedesaan.
BACA JUGA:Edi Purwanto Bawa Program Kerakyatan dari Senayan ke Jambi
“Tanah yang diberikan bukan hanya untuk dimiliki, tetapi juga harus dikelola agar produktif dan berkelanjutan. Dengan begitu, masyarakat dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya,” tambah Nusron.
Selain redistribusi tanah, Reforma Agraria juga melibatkan pendampingan usaha, akses permodalan, serta pelatihan peningkatan kapasitas agar masyarakat penerima manfaat mampu mengoptimalkan lahan yang dikelola.
Program Reforma Agraria menjadi bagian penting dari agenda pemerintah dalam menghapus kemiskinan ekstrem di seluruh Indonesia pada 2025. Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap kesenjangan ekonomi di wilayah pedesaan dapat terus ditekan.