Ada juga faktor salah urus penataan anak Sungai Batanghari (DAS terbesar Jambi) dan perubahan jalur DAS oleh pihak-pihak terkait dengan dalih kepentingan pembangunan serta tidak adanya kolam retensi yang di buat.
BACA JUGA:Sinsen Serahkan 1 Unit Sepeda Motor Honda kepada Pemenang Doorprize Honda DBL Jambi Series 2025
"Sementara pada sisi yang lain, pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Jambi yang masih kurang sampai dengan angka 15 persen. Akibatnya banjir semakin meluas yang meningkatkan kerentanan hidup warga semakin tinggi, Ungkap Feri."
Lanjut Feri, kami mendorong pemerintahan di Kota Jambi untuk mengatasi masalah banjir, sebagai wujud pemenuhan untuk masyarakat.
Bukan hanya di Kota Jambi, Feri menilai setiap tahunnya, mulai dari hulu sampai hilir Provinsi Jambi merasakan dampak dari bencana tersebut.
Banjir di Provinsi Jambi bukan hanya disebabkan faktor alam, melainkan perpaduan antara dampak perubahan iklim, salah urus penataan ruang, mega infrastruktur, dan ekonomi politik penguasaan ruang.
BACA JUGA:Wabup Katamso Hadiri Penutupan Turnamen Sepakbola Merlung Maju 2025
BACA JUGA:Anwar Sadat: 'Saya Siap Menerapkan Ilmu dari Retreat Demi Kepentingan Rakyat'
"Dari keseluruhan faktor dampak bencana tersebut, Perkumpulan Hijau mendefinisikan kondisi bencana yang melanda Provinsi Jambi hari ini sebagai bencana ekologis yang diakibatkan oleh salahnya tata pembangunan yang dikelola oleh pemerintah sehingga berimbas pada bencana," ujar Feri.