MUARABUNGO, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - KPU Kabupaten Bungo resmi membuka rekrutmen anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pilkada 2024.
Pendaftaran anggota KPPS dibuka mulai tanggal 17 September hingga 28 September 2024 dan dapat dilakukan melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat Desa/Dusun dan Kelurahan.
Jamiin Nopri, anggota KPU Kabupaten Bungo divisi SDM, menyatakan bahwa proses pendaftaran dilakukan secara manual pada tahap awal.
Kemudian setelah pengumuman hasil seleksi, para calon anggota KPPS yang lolos seleksi diwajibkan melakukan pengadministrasian secara mandiri melalui sistem SiAKBA.
BACA JUGA:Kontroversi Pertandingan PON XXI: Aceh vs Sulawesi Tengah Berujung Insiden
KPU Kabupaten Bungo membutuhkan total 4.389 orang anggota KPPS yang nantinya akan bertugas di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Kabupaten Bungo.
"Setiap TPS akan diisi oleh tujuh orang KPPS, yang terdiri dari satu ketua dan enam anggota. Dengan jumlah TPS yang ada sebanyak 627, maka total anggota KPPS yang dibutuhkan adalah 4.389 orang," ungkap Jamiin Nopri pada Minggu, 15 September 2024.
Lebih lanjut, Jamiin menekankan pentingnya peran KPPS dalam memastikan kelancaran proses pemungutan dan perhitungan suara pada Pilkada 2024.
Menurutnya, KPPS merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan tungsura (pemungutan dan penghitungan suara), karena mereka bertanggung jawab sebelum, selama, dan setelah pemungutan suara berlangsung.
BACA JUGA:Bayi Kuda Nil di Kebun Binatang Thailand 'Moo Deng' Viral, Perilaku Pengunjung Jadi Sorotan
BACA JUGA:PS Gama Jambi Siap Berjuang di Kompetisi PSSI Kota Jambi 2024
"Peran KPPS ini sangat krusial dalam kesuksesan pelaksanaan tungsura. Mereka tidak hanya bekerja pada hari pemungutan suara, tetapi juga sebelum dan setelahnya, memastikan seluruh proses berjalan dengan baik," jelasnya.
Jamiin juga berharap agar masyarakat Kabupaten Bungo dapat berpartisipasi aktif dalam proses Pilkada 2024, salah satunya dengan mendaftar sebagai anggota KPPS.
Ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan Pilkada.