KOTA JAMBI, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID – Wali Kota Jambi Syarif Fasha mengambil langkah tegas, terkait banyaknya truk batu bara yang masuk wilayah kota.
Padahal, jelas-jelas hal tersebut dilarang. Kondisi ini, membuat Wali Kota Jambi tak terima. Dalam rapat yang membahas soal angkutan batu bara itu, Wali Kota Jambi Syarif Fasha pun merumuskan aturan.
Aturan tersebut berisi sanksi bagi truk batu bara yang masih nekat masuk dalam Kota Jambi. Sanksinya adalah truk batu bara ditahan mulai 2 minggu hingga 1 bulan.
Sanksi lain adalah, tilang akumulasi hingga pengenalan hukuman penjara selama 6 bulan atau membayar denda sebesar Rp50 juta.
BACA JUGA:Waduh, Tanjab Timur Tiba Tiba Dikepung Banjir, Warga Semakin Resah, Ternyata Ini Penyebabnya
BACA JUGA:Pamit Pergi Umrah, Pj Bupati Serahkan Tampuk Kepemimpinan ke Sekda Muaro Jambi
Kata dia, hal ini sesuai dengan Perda Kota Jambi Nomor 4 tahun 2017 pasal 22, bagi angkutan yang melintas tak sesuai kelas jalan, maka bisa dikenakan sanksi dan denda yang dimaksud.
"Pengawasan sendiri juga dibantu oleh Kecamatan, Kelurahan hingga Ketua RT," kata Fasha. Selain itu, pihaknya juga melakukan pemasangan portal di sejumlah titik, seperti di jalan Jepang, Danau Teluk dan di dekat PT Remco Kecamatan Pelayangan Kota Jambi.
"Termasuk pemasangan portal di jalan yang menghubungkan Jalan Lingkar Barat dan Selatan menuju jalan status Kota Jambi," terangnya.
Adapun titik-titik tersebut seperti di, Jalan Sersan Anwar Bay kawasan SMAN 11 Kota Jambi, Jalan Bhakti kawasan Kebun daging, Jalan KH Ismail Malik kawasan Villa Kenali, dan Jalan Darmawangsa kawasan simpang Palembang dan Kebon Kopi.
BACA JUGA:Ini Deretan Shio yang Diramalkan Beruntung pada Tahun Kelinci
Tambah Fasha, terkait aturan dan sanksi tersebut berlaku sejak ditetapkannya keputusan tersebut. "Mulai berlaku malam ini (tadi malam, red)," timpalnya.
Banyaknya truk batu bara yang masuk dalam Kota Jambi ini, menurut Fasha seolah-olah mereka berpikir bahwa pemerintah tidak ada.
Seolah-olah yang berkuasa adalah pengusaha batu bara. "Hal ini tidak bisa kita biarkan semakin lama, semakin panjang," kata Fasha, memulai rapat, Rabu 25 Januari 2023.