Syarat dan Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Tambang Jambi 2026
Syarat dan Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Tambang Jambi 2026-ist/Ahmad Muzir Official di Google Maps Level 7 Local Guide-
JAMBI, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID- Pekerja tambang di Provinsi JAMBI, baik yang bekerja pada perusahaan resmi maupun yang menjalankan usaha tambang secara mandiri, dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Program ini memberikan perlindungan jaminan sosial atas risiko kerja, hari tua, kematian, dan kehilangan pekerjaan. Karena pekerjaan di sektor pertambangan tergolong berisiko tinggi, memahami manfaat, kewajiban, syarat, dan cara pendaftarannya menjadi hal yang penting.
Di Jambi, data kepesertaan yang tercatat pada Maret 2025 menunjukkan dari lebih dari 1,3 juta pekerja, sekitar 580 ribu orang atau 44 persen sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Target kepesertaan tahun 2025 ditetapkan 55 persen atau sekitar 782 ribu peserta. Angka tersebut belum dirinci per sektor, sehingga jumlah peserta khusus pekerja tambang belum ditemukan datanya.
Jenis kepesertaan bagi pekerja tambang
BPJS Ketenagakerjaan membagi peserta ke dalam beberapa kategori. Pekerja tambang yang menerima gaji dari perusahaan termasuk kategori Penerima Upah (PU), yaitu pekerja yang menerima gaji atau upah dari pemberi kerja, seperti karyawan swasta dan karyawan BUMN. Peserta PU berhak atas lima program, yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Pekerja yang menjalankan kegiatan usaha secara mandiri termasuk kategori Bukan Penerima Upah (BPU). Kategori ini mencakup pekerja mandiri seperti pedagang, nelayan, petani, dan pengemudi. Peserta BPU mengikuti program JKK, JKM, dan JHT. Penambang yang tidak terikat hubungan kerja dengan perusahaan dan bekerja untuk dirinya sendiri secara umum masuk ke dalam kelompok ini, sedangkan ketentuan khusus penambang rakyat di Jambi belum ditemukan dalam rujukan resmi yang dibaca.
Bentuk perlindungan dan manfaat
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) melindungi pekerja dari kecelakaan kerja, termasuk kecelakaan dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja dan sebaliknya, serta penyakit akibat lingkungan kerja. Manfaatnya meliputi perawatan medis tanpa batas biaya sesuai indikasi medis, layanan homecare, santunan sementara tidak mampu bekerja sebesar 100 persen upah selama 12 bulan pertama lalu 50 persen pada bulan berikutnya hingga sembuh, santunan cacat total tetap sebesar 56 kali upah, dan santunan kematian sebesar 48 kali upah. Tersedia pula beasiswa maksimal Rp174 juta untuk dua anak.
BACA JUGA:Polres Kerinci Bongkar 2 Kasus Sabu dalam Semalam, Temukan 88 Paket dalam Sistem Tempel
Jaminan Kematian (JKM) diberikan kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. Manfaat yang tercantum dalam brosur BPU berupa santunan kematian Rp20 juta, santunan berkala Rp12 juta, dan biaya pemakaman Rp10 juta, sehingga totalnya sekitar Rp42 juta. Beasiswa untuk dua anak maksimal Rp174 juta juga tersedia dengan masa iur minimal tiga tahun.
Jaminan Hari Tua (JHT) berupa akumulasi iuran beserta hasil pengembangannya. Dana dapat dicairkan penuh ketika peserta mencapai usia 56 tahun, mengundurkan diri, terkena PHK, pindah ke luar negeri secara permanen, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia, dan dalam hal meninggal dana diberikan kepada ahli waris. Pencairan sebagian dapat dilakukan setelah minimal 10 tahun kepesertaan, maksimal 30 persen untuk kepemilikan rumah atau 10 persen untuk persiapan pensiun.
Jaminan Pensiun (JP) memberikan uang bulanan setelah pensiun, dan tersedia pula pensiun cacat, pensiun janda atau duda, pensiun anak, serta pensiun orang tua. Program ini diperuntukkan bagi pekerja penerima upah.
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) ditujukan bagi pekerja formal yang terdaftar program JKN dan berusia di bawah 54 tahun saat terdaftar. Jika terkena PHK, peserta dapat memperoleh uang tunai sebesar 60 persen dari upah per bulan paling lama enam bulan, informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Klaim diajukan maksimal enam bulan sejak PHK dengan bukti PHK.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:



