bank jambi terbaru

Pemkab Merangin Paparkan Evaluasi Kerja Sama dengan Ombudsman

Pemkab Merangin Paparkan Evaluasi Kerja Sama dengan Ombudsman

RAKOR: Sekda Merangin, Zulhifni saat memimpin Rakor secara virtual melalui Zoom Meeting terkait pemantauan dan evaluasi kerja sama antara Ombudsman RI dan pemerintah daerah periode 2021–2026.-ist/jambi independent-

BANGKO, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin menggelar rapat koordinasi secara virtual melalui Zoom Meeting terkait pemantauan dan evaluasi kerja sama antara Ombudsman Republik Indonesia (RI) dan pemerintah daerah periode 2021–2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di MPC Bappeda Merangin, Rabu, 18 November 2026, dan dipimpin langsung oleh Sekda Merangin, Zulhifni.

Pemaparan materi sekaligus laporan pelaksanaan kerja sama disampaikan oleh Asisten I Setda Merangin, Sukoso, selaku juru bicara Pemkab Merangin.

Rapat tersebut turut dihadiri Asisten III Henizor, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Ahmad Khoirudin, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Deddi Candra, Kepala Bappeda Zainal Abidin, serta sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.

BACA JUGA:Fosil Purba Berusia 300 Juta Tahun Jadi Keunggulan Geopark Merangin

Dalam pemaparannya, Sukoso menyampaikan bahwa nota kesepahaman (MoU) antara Pemkab Merangin dan Ombudsman RI yang ditandatangani pada 2024 telah berjalan dan menghasilkan sejumlah capaian.

Salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik pada sejumlah OPD strategis, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), serta Dinas Sosial.

Dari hasil pemantauan tersebut, sejumlah OPD memperoleh opini kategori sedang tanpa maladministrasi. Selain pelayanan publik, kerja sama juga mencakup penanganan berbagai persoalan kepegawaian dan pemerintahan desa.

" Kegiatan lainnya yakni penanganan permasalahan pengangkatan PPPK bersama teman-teman BKPSDM, penanganan persoalan mekanisme pemberhentian kepala desa dari Dinas PMD, serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dari Dinas PMD," jelas Sukoso.

BACA JUGA:Bupati Merangin Tegaskan Penuntasan Legalitas Lahan Melalui Program TORA

Terkait kendala selama pelaksanaan kerja sama, Sukoso mengatakan, persoalan yang dihadapi bukan hambatan substansial. Namun, masih diperlukan peningkatan komunikasi dan koordinasi, terutama akibat pergantian personel yang menjadi penghubung atau person in charge (PIC) di masing-masing OPD.

"Kalau hambatan sepertinya bukan hambatan, tetapi hal ini yang perlu kita tingkatkan ke depan. PIC sering berganti seiring mutasi dan rotasi jabatan. Akibatnya, terkadang komunikasi belum tersampaikan dengan baik," ungkapnya.

Menurut Sukoso, kondisi tersebut menjadi salah satu catatan penting dalam evaluasi kerja sama ke depan. Pemkab Merangin akan memperkuat koordinasi agar komunikasi tetap berjalan meskipun terjadi pergantian pejabat maupun personel yang bertugas sebagai PIC.

"Ini menjadi catatan kami ke depan. Sehingga, jika terjadi rotasi atau mutasi terhadap pejabat yang menjadi PIC, komunikasi tetap dapat tersampaikan dengan baik ke seluruh OPD. Kami berkomitmen untuk kembali melaksanakan MoU ini dengan sebaik-baiknya," pungkasnya. (*)





Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: