bank jambi terbaru

Masalah Limbah, 2 Perusahaan Ini Masuk Radar DPMPTSP Jambi

Masalah Limbah, 2 Perusahaan Ini Masuk Radar DPMPTSP Jambi

Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B DPMPTSP Provinsi Jambi, Oktobrani Saat Mengkonfirmasi Dua Perusahaan Yang Masuk Dalam Laporan, Selasa, 17 November 2026.-Aria Dwi Riski -

JAMBI, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan dalam mengelola lingkungan di Provinsi JAMBI masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Sepanjang 2026, setidaknya dua perusahaan disebut mendapat penindakan terkait persoalan pengelolaan limbah, yakni PT BMA (Bungo Makmur Abadi) di Kabupaten Bungo dan PT AMS (Agro Merak Sejahter) di Kabupaten Batanghari.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kepatuhan lingkungan masih menjadi tantangan di tengah upaya pemerintah mendorong peningkatan investasi di Provinsi Jambi.

Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B DPMPTSP Provinsi Jambi, Oktobrani, mengungkapkan bahwa PT BMA telah dua kali menerima sanksi dari Dinas lingkungan hidup Kabupaten Bungo.

Penindakan tersebut berkaitan dengan pengelolaan lingkungan perusahaan yang dinilai belum memenuhi standar.

BACA JUGA:Tak Perlu Tunggu Lama! Ini Deretan Motor Listrik Pengisian Cepat 2026, Ada yang Cuma 12 Menit

"Kalau PT BMA ini sudah dua kali kena sanksi. Saya lupa persisnya berapa, tetapi yang jelas sudah dua kali," ungkap Oktobrani saat Ditemui Di DPMPTSP Provinsi Jambi, Selasa, 17 November 2026.

Selain PT BMA, perusahaan lain yang turut menjadi perhatian adalah PT AMS di Kabupaten Batanghari. Perusahaan tersebut disebut telah mendapat peringatan dari Dinas lingkungan hidup Kabupaten Batanghari terkait proses pengolahan limbah.

Pemerintah meminta perusahaan memaksimalkan pemanfaatan kolam pengolahan limbah sebelum hasil akhirnya dialirkan ke sungai.

Oktobrani menjelaskan, persoalan PT AMS berkaitan dengan kekhawatiran bahwa hasil akhir pengolahan limbah belum sepenuhnya memenuhi standar untuk dibuang ke lingkungan.

BACA JUGA:BKKBN Jambi Evaluasi Tata Kelola Alokon, Cegah Kekosongan dan Penumpukan Stok

"Kalau yang di Batanghari itu baru diberikan peringatan. Pengolahan kolamnya perlu lebih dimaksimalkan agar hasil akhirnya benar-benar layak sebelum dibuang ke sungai," jelasnya.

Dua kasus tersebut menjadi perhatian karena pengelolaan limbah perusahaan berkaitan langsung dengan perlindungan lingkungan dan masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Terlebih, sungai masih menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Jambi. Apabila limbah tidak dikelola sesuai standar, dampaknya berpotensi meluas hingga wilayah hilir.

Namun, muncul pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan pemerintah. Apakah pemeriksaan terhadap perusahaan selama ini sudah dilakukan secara rutin atau baru ditingkatkan setelah ditemukan indikasi pelanggaran?

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait