Gibran Dikabarkan Mundur, Budi Arie: Betul

JAKARTA, JAKBI-INDEPENDENT.CO.ID – Kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI memasuki babak baru. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan informasi bahwa Gibran telah mengundurkan diri dari jabatan orang nomor dua di Indonesia tersebut.

Konfirmasi itu disampaikan Budi Arie saat dimintai keterangan di Jakarta, Rabu 11 November 2026 Jawabannya singkat, tetapi langsung menjadi perhatian di tengah dinamika politik nasional yang sedang berkembang.

"Betul," kata Budi Arie saat dikonfirmasi mengenai kabar pengunduran diri Gibran. Pernyataan tersebut muncul setelah sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung sekitar 2,5 jam pada Selasa 10 November 2026 pagi.

BACA JUGA:Honda SH350i Model 2027 Resmi Meluncur di EICMA 2026

Menurut Prasetyo, pembicaraan antara Presiden dan Wakil Presiden itu turut membahas dinamika yang berkembang terkait dokumen pendidikan Gibran, termasuk persoalan hukum yang menjadi perhatian publik. "Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang," kata Prasetyo.

Pernyataan Prasetyo sebelumnya menjelaskan adanya niat pengunduran diri yang disampaikan Gibran kepada Presiden. Kini, konfirmasi Budi Arie menambah perkembangan baru atas kabar tersebut.

Meski demikian, publik masih perlu mencermati tahapan formal pengunduran diri Wakil Presiden. Pernyataan pihak yang membenarkan kabar pengunduran diri tidak dengan sendirinya menggantikan prosedur konstitusional yang harus ditempuh untuk menyatakan jabatan Wakil Presiden kosong.

Kabar pengunduran diri Gibran juga muncul ketika parlemen tengah memproses usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang diajukan 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa sebelumnya menyampaikan bahwa usulan HMP tersebut akan diteruskan dalam rapat paripurna yang dijadwalkan berlangsung Kamis 12 November 2026.

BACA JUGA:Setelah Lima Jam di Polresta Jambi, Presma Unja Dan Rekan Lainnya Akhirnya Dibebaskan

"Di rapat paripurna ini akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan," kata Saan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu. Sebanyak 120 anggota DPR tersebut berasal dari delapan fraksi, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Partai Demokrat.

Rinciannya, Fraksi PDIP mengajukan 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, dan Partai Demokrat 18 anggota. Pengajuan HMP itu merupakan bagian dari proses politik di DPR terkait Gibran. Para pengusul menilai terdapat persoalan mengenai pemenuhan persyaratan sebagai Wakil Presiden yang berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan.

Namun, pengajuan HMP dan pengunduran diri secara sukarela merupakan dua hal yang memiliki jalur serta mekanisme berbeda. HMP merupakan hak konstitusional DPR yang harus diproses sesuai ketentuan. Sementara itu, pengunduran diri Wakil Presiden harus mengikuti prosedur pemberhentian karena mengundurkan diri sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Karena itu, perkembangan terbaru ini tidak boleh langsung dimaknai sebagai keputusan pemakzulan oleh DPR. Pengajuan HMP masih merupakan proses kelembagaan, sedangkan kabar pengunduran diri perlu ditindaklanjuti melalui prosedur resmi.

LBACA JUGA:Kia Resmikan Peluncuran All-New Carens EV di Indonesia, Usung Perakitan Lokal dan Banderol Mulai Rp379 Juta

Sumber: