MBG Skema Prasmanan di Jambi Masih Dikaji

JAMBI, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID – Skema pelayanan Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sistem prasmanan diusulkan untuk diterapkan di Provinsi Jambi. 

Mekanisme tersebut sebelumnya telah berjalan di sejumlah wilayah di Pulau Jawa dan kini menjadi salah satu opsi yang diusulkan untuk dikaji lebih lanjut di Jambi.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Johansyah, menjelaskan, skema prasmanan tersebut berkaitan dengan perubahan mekanisme distribusi makanan dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke sekolah penerima manfaat.

Dalam skema yang diusulkan, makanan yang telah dimasak oleh SPPG akan diantarkan langsung ke sekolah, menyerupai layanan katering. 

BACA JUGA:Mendadak 1.653 Sekolah Dicoret dari Penerima MBG, BGN Ungkap Alasannya

Dengan begitu, makanan tidak hanya disalurkan melalui mekanisme yang selama ini berjalan, tetapi diantarkan langsung ke lokasi penerima manfaat.

“Yang sudah dimasak dari SPPG nanti diantar langsung ke sekolah, seperti katering,” jelas Johansyah.

Ia menerangkan, meskipun menggunakan sistem prasmanan, siswa tetap menggunakan ompreng atau wadah makan untuk menerima makanan. 

Perubahan yang diusulkan lebih berfokus pada mekanisme pengantaran dan penyajian makanan di sekolah.

BACA JUGA:Kota Jambi Siap Dukung MBG, Yasir Harap Petani Lokal Dilibatkan

Skema tersebut, kata dia, belum diterapkan di Provinsi Jambi karena masih sebatas usulan.

Penerapannya perlu dibahas lebih lanjut dengan mempertimbangkan kesiapan dapur SPPG dan sekolah penerima manfaat.

Sistem serupa yang telah berjalan di Pulau Jawa menjadi salah satu gambaran dalam pembahasan usulan tersebut.

Namun, pelaksanaan di Jambi masih memerlukan kajian agar mekanismenya dapat disesuaikan dengan kondisi di daerah.

BACA JUGA:MBG di Jambi Baru 55 Persen, DJPb Mulai Awasi Ketat Tiga Program Prioritas Nasional

Selain mekanisme distribusi, kesiapan pelaksanaan di lapangan juga perlu diperhatikan.

Pengantaran makanan secara langsung ke sekolah harus didukung koordinasi antara pengelola SPPG dan pihak sekolah agar proses pembagian makanan berjalan tertib.

Johansyah menegaskan, usulan ini masih memerlukan pembahasan lebih lanjut sebelum diputuskan untuk diterapkan.

Karena itu, belum dapat dipastikan kapan sistem prasmanan tersebut mulai dijalankan di Provinsi Jambi.

Sumber: