Ranperda APBD 2027 Dibahas, Pemkot Jambi Targetkan PAD Rp720,56 Miliar

JAMBI, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi memproyeksikan pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,63 triliun. Angka tersebut turun 8,01 persen atau sekitar Rp142,10 miliar dibandingkan APBD murni 2026 yang mencapai Rp1,77 triliun.

Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha saat menyampaikan nota pengantar Ranperda APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi, Kamis 22 Oktober 2026.

Dalam pemaparannya, Diza menjelaskan bahwa penyusunan Ranperda APBD 2027 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ia memaparkan, struktur Ranperda APBD 2027 terdiri atas tiga komponen utama, yakni pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Ketiganya menjadi satu kesatuan dalam perencanaan keuangan daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Jambi.

BACA JUGA:DPRD Kota Jambi Bahas Tiga Ranperda Strategis, dari RT hingga Kawasan Permukiman

Dari sisi pendapatan, pemerintah daerah menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp720,56 miliar. Target tersebut meningkat 1,25 persen atau sekitar Rp8,90 miliar dibandingkan PAD dalam APBD murni 2026 yang sebesar Rp711,67 miliar.

Sementara itu, pendapatan transfer diproyeksikan mencapai Rp911,27 miliar. Jumlah tersebut turun Rp151 miliar atau 14,21 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,06 triliun.

Penurunan pendapatan transfer menjadi salah satu faktor yang memengaruhi proyeksi total pendapatan daerah pada 2027. Di tengah kondisi tersebut, peningkatan target PAD menjadi salah satu komponen yang perlu diperhatikan dalam pembahasan rancangan anggaran bersama DPRD Kota Jambi.

Pada sisi belanja, Pemkot Jambi merencanakan anggaran sebesar Rp1,67 triliun. Jumlah itu turun 7,56 persen atau sekitar Rp136,73 miliar dibandingkan belanja daerah dalam APBD murni 2026 yang mencapai Rp1,81 triliun.

BACA JUGA:Dugaan Pasien BPJS Ditolak, DPRD Kota Jambi Akan Datangi Siloam

Adapun pembiayaan daerah direncanakan terdiri atas penerimaan pembiayaan sebesar Rp50 miliar yang bersumber dari estimasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp10 miliar untuk penyertaan modal atau investasi pada Bank Jambi.

Diza menegaskan, pembahasan Ranperda APBD 2027 bersama DPRD perlu dilakukan secara cermat dan konstruktif dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Menurut dia, kebijakan anggaran harus disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan serta keberlangsungan pelayanan publik.

“Pembahasan bersama antara pemerintah dan DPRD Kota Jambi diharapkan dapat berlangsung secara konstruktif, cermat, dan penuh tanggung jawab, dengan mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan lainnya,” ujar Diza dalam penyampaian nota pengantar tersebut.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menghadapi tantangan pengelolaan keuangan daerah. Kesamaan pandangan dan komitmen kedua pihak diperlukan agar prioritas pembangunan dapat diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah.

Sumber: