Pemprov Jambi Masih Kejar Dana Karbon Dibayar Utuh

JAMBI, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi masih memperjuangkan pencairan dana karbon dari Bank Dunia, agar tetap sesuai komitmen awal sebesar 70 juta dolar AS. 

Pemerintah menolak opsi pencairan separuh dana atau sekitar 35 juta dolar AS yang ditawarkan Bank Dunia.

Gubernur Jambi Al Haris mengatakan, pemerintah pusat bersama Pemprov Jambi masih melakukan negosiasi agar hak pembayaran untuk Jambi dapat direalisasikan secara penuh.

"Disetujui awalnya 70 juta dolar AS, Kaltim (Kalimantan Timur) sudah ditransfer. Ketika transfer Jambi akan dilakukan, tiba-tiba Bank Dunia mengatakan bahwa tidak bisa lagi dikirim," kata Al Haris di hadapan anggota DPRD Provinsi Jambi dalam sidang paripurna di Jambi, Senin (5/10).

BACA JUGA:Pemprov Jambi Gandeng LAN RI, Al Haris Fokus Cetak Aparatur Berkualitas Hingga Tingkat Desa

Menurut Al Haris, persoalan tersebut telah dibahas dalam sejumlah pertemuan yang melibatkan Pemprov Jambi, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, serta perwakilan Bank Dunia.

Dalam pertemuan terakhir di Jakarta, Bank Dunia menawarkan pencairan sebesar 50 persen dari nilai kesepakatan awal, yakni sekitar 35 juta dolar AS.

Namun, tawaran tersebut belum diterima pemerintah.

"Kita ketemu lagi di Jakarta. Menteri Kehutanan mengundang para pendonor, negara pendonor rapat lagi dengan mereka. Negosiasi terakhir, kemarin masih ada peluang menawarkan 35 juta dolar AS, separuhnya. Tapi menteri masih ngotot belum menerima," ujar Al Haris.

BACA JUGA: Al Haris Bakal Usulkan Desa Rawan Karhutla Jadi Hutan Desa

Pemprov Jambi berharap pemerintah pusat tetap mempertahankan komitmen pembayaran sebesar 70 juta dolar AS.

Dana tersebut dinilai penting untuk memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang selama ini berkontribusi menjaga kelestarian hutan dan menekan emisi karbon.

Sebelumnya, Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim Haruni Krisnawati pada awal Mei 2025 menyampaikan bahwa Provinsi Jambi telah resmi menjadi lokus utama implementasi proyek BioCarbon Fund.

Menurut Haruni, seluruh instrumen tata kelola untuk mendukung pelaksanaan proyek telah disiapkan. Pemerintah juga telah membangun tolok ukur berbasis data serta memperkuat kebijakan dan kelembagaan untuk memastikan program dapat berjalan maksimal di lapangan.

BACA JUGA:Kacau! Camat se-Tanjab Barat Tak Hadir di Rakor, Al Haris Minta Pemkab Kirim Laporan Tertulis ke Pemprov Jambi

Proyek tersebut telah melalui masa persiapan panjang sejak 2022 hingga 2026 dan kini memasuki tahap setelah prainvestasi.

Pemerintah juga menyiapkan berbagai instrumen untuk memastikan transisi menuju ekonomi hijau berlangsung secara akuntabel, termasuk sistem untuk mengukur penurunan emisi gas rumah kaca.

Haruni menjelaskan, dana karbon nantinya akan diberikan kepada berbagai pihak yang berkontribusi dalam menjaga hutan. Di antaranya kelompok masyarakat yang mempertahankan tutupan hutan, pelaku konservasi dan rehabilitasi lahan, masyarakat pengelola perhutanan sosial, hingga Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Dana tersebut diharapkan tidak hanya menjadi insentif atas upaya menjaga hutan, tetapi juga memperkuat pengawasan dan pengelolaan hutan di tingkat tapak.

BACA JUGA:Al Haris Sampaikan Tanggapan Pemerintah, Atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Perubahan APBD Provinsi

"Kami berharap kesepakatan dengan Bank Dunia segera ditandatangani sehingga komitmen pembayaran ini bisa segera direalisasikan dan dirasakan manfaatnya oleh desa-desa di Jambi," kata Haruni.

Sumber: