Kemas Faried: Jangan Abaikan Dampak Ekonomi Kabut Asap

JAMBI, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID — Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly mendorong Pemerintah Kota Jambi segera merumuskan kebijakan bersama dalam menghadapi kondisi kabut asap yang mulai berdampak terhadap aktivitas masyarakat.

Menurut Kemas, pemerintah tidak cukup hanya mempertimbangkan aspek kesehatan. Dampak terhadap pendidikan dan perekonomian juga perlu dihitung sebelum kebijakan pembatasan aktivitas diterapkan.

Ia menyebut Work From Home (WFH) bagi pekerja dan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi pelajar dapat menjadi opsi apabila kualitas udara semakin memburuk. Namun, penerapannya harus disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan di lapangan.

“Kami mendorong pemerintah bersama-sama mengeluarkan kebijakan yang mempertimbangkan segala bidang. Bisa diliburkan secara WFH atau kebijakan lainnya. Untuk anak-anak, PJJ juga penting, tetapi harus disesuaikan dengan kondisinya,” kata Kemas.

BACA JUGA:Kemas Faried Terima Aspirasi LPM se-Kota Jambi, Dorong Tindak Lanjut Persoalan Warga

Kemas mengatakan kabut asap berkaitan langsung dengan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu memiliki langkah antisipasi yang jelas apabila kualitas udara mencapai kondisi yang berisiko.

Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa setiap kebijakan pembatasan aktivitas juga memiliki konsekuensi terhadap perekonomian.

Menurut Kemas, aktivitas ekonomi Kota Jambi banyak bergantung pada mobilitas masyarakat serta penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi. Apabila aktivitas ekonomi terhenti terlalu lama, dampaknya tidak hanya dirasakan pelaku usaha, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap pendapatan daerah.

“Kita harus mempertimbangkan kesehatan, tetapi sektor ekonomi juga harus diperhatikan,” ujarnya.

Kemas juga mengingatkan pengalaman pandemi Covid-19 ketika pembatasan aktivitas berdampak terhadap perputaran ekonomi masyarakat.

BACA JUGA:Kemas Faried: Jangan Hanya Penuhi Pangan, Kesehatan Korban Kebakaran Harus Dikawal

Karena itu, ia meminta kebijakan menghadapi kabut asap tidak diterapkan secara berlebihan, tetapi disesuaikan dengan tingkat kondisi udara dan dampak yang ditimbulkan.

“Kita tahu Kota Jambi ini berbasis pendapatan dari pajak dan retribusi. Kalau skala ekonomi terjadi seperti zaman Covid-19 lalu, tentu ada kelambatan perekonomian yang berimbas pada situasi yang tidak baik bagi masyarakat,” katanya.

Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan format kebijakan yang fleksibel sehingga tidak semua aktivitas harus mendapatkan perlakuan yang sama. Parameter yang jelas diperlukan untuk menentukan kapan WFH, PJJ, pembatasan aktivitas luar ruangan, maupun kebijakan lainnya mulai diterapkan.

Sumber: