Pemprov Jambi Gelar Rapat Evaluasi Program BKBK 2025: Fokus pada Pekerja Rentan dan Masyarakat Miskin Ekstrem

JAMBI, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID -  Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Kepesertaan Pekerja Rentan Alokasi Dana Bantuan Khusus Bersifat Khusus (BKBK) Tahun 2025 di Hotel BW Luxury, Rabu 26 Juni 2025.

Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau implementasi dan efektivitas program BKBK yang telah berjalan, khususnya dalam menjangkau masyarakat miskin ekstrem dan pekerja rentan di desa dan kelurahan se-Provinsi Jambi.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, Drs. R. Najmi, dalam sambutannya menegaskan pentingnya perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan ekstrem dan perlindungan sosial.

Melalui program BKBK ini, Pemerintah Provinsi Jambi Menghimbau untuk seluruh desa/kelurahan dapat membayarkan iuran bpjs ketenagakerjaan secara kesinambungan untuk  50 warga miskin ekstrem dan 25 pekerja rentan di setiap desa dan kelurahan. Harapannya, program ini tidak hanya melindungi masyarakat yang rentan, tapi juga meningkatkan cakupan universal coverage Jamsostek (UCJ) di Jambi, ujar Drs. R. Najmi.

BACA JUGA:Waduh! Pengedar Sabu dan Ekstasi di Bungo Pakai Sistem Konsinyasi dengan Bandar

BACA JUGA:Punya Aspirasi atau Saran tentang Bayar Parkir Pakai QRIS di Kota Jambi, Ke Sini Aja!

Sementara itu, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Jabung Barat,Indro Agus Febrianto, menyatakan komitmen BPJAMSOSTEK untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah.

Kami siap berkolaborasi untuk memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ungkapnya.

Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk, Kepala Kanwil BPJSTK Sumbagsel, Kepala Biro Pemerintahan, serta perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari kota/kabupaten se-Provinsi Jambi.

Dengan adanya kegiatan monitoring ini, diharapkan pengalokasian dana BKBK dapat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan, sejalan dengan visi pemerintah dalam memperluas perlindungan sosial dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

Sumber: