Pajak Mobil Listrik 2026 Sudah Berubah: Tidak Lagi Gratis, Ini Cara Hitung dan Simulasi PKB-nya

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Sebelum 2026, memiliki mobil listrik di Indonesia nyaris bebas pajak. Pemilik hanya perlu membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sekitar Rp200.000 per tahun.

Namun, mulai April 2026, ketentuan ini berubah signifikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2026.

 

Apa yang Berubah di 2026?

Peraturan Mendagri No. 11 Tahun 2026 menyebutkan bahwa kendaraan berbasis energi terbarukan masuk dalam pengecualian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Namun, tidak ada pasal yang secara eksplisit mengecualikan kendaraan listrik berbasis baterai. Hal ini membuka celah bagi sejumlah gubernur untuk meninjau ulang insentif pajak EV di daerahnya masing-masing.

Artinya: perhitungan pajak mobil listrik kini mengikuti mekanisme kendaraan bermotor biasa di banyak wilayah.

BACA JUGA:Cara Charging Mobil Listrik yang Benar: Level 1, Level 2, Fast Charging dan Biayanya di Indonesia

Perjalanan Regulasi Pajak EV di Indonesia (Ringkasan)

Perpres No. 55/2019 menjadi awal serius pemerintah mendorong kendaraan listrik menargetkan pengurangan emisi dan ketergantungan BBM impor. PP No. 73/2019 kemudian mengatur insentif PPnBM:

mobil listrik murni mendapat 0%, PHEV 5–8%, hybrid 6–12%. PP No. 74/2021 memperkuat dengan insentif PPnBM 15% dan dasar pengenaan pajak hanya 33,33% dari harga jual. Permendagri No. 1/2021 menetapkan PKB EV hanya 10% dari tarif normal yang mendorong lonjakan kepemilikan mobil listrik. UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah kemudian menegaskan EV dikecualikan dari PKB dan BBNKB, sehingga pemilik hanya bayar SWDKLLJ Rp200.000/tahun.

Kini, Permendagri No. 11/2026 membuka kemungkinan pencabutan pengecualian tersebut di tingkat daerah.

BACA JUGA:Beda EV, Hybrid, dan PHEV: Penjelasan Simpel untuk Kamu yang Masih Bingung Pilih Mobil Elektrifikasi

Cara Hitung Pajak Mobil Listrik 2026

Sumber: