Pikap India untuk Koperasi Merah Putih, Bagaimana Nasib Suku Cadangnya?

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Pemesanan 105 ribu unit kendaraan pikap dari India untuk kebutuhan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP/Koperasi Merah Putih) menuai perhatian dari kalangan akademisi.

Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu, menilai pengadaan dalam jumlah besar tersebut berpotensi menimbulkan tantangan serius dalam hal perawatan kendaraan di masa mendatang.

“Dari sisi spesifikasi kendaraan, jika tidak ada penyesuaian mesin dan parts-nya, pengadaan ini bakal jadi bom waktu operasional,” kata Yannes kepada ANTARA, Selasa.

BACA JUGA:Mobil Operasional Koperasi Merah Putih Pakai Mahindra Scorpio, Ini Detailnya

 

Tantangan Standar Emisi Euro 6

Menurut Yannes, kendaraan produksi India saat ini telah menggunakan standar emisi BS-VI (Bharat Stage 6), yang setara dengan standar Euro 6.

Mesin dengan standar Euro 6 dikenal memiliki tingkat presisi tinggi dan membutuhkan bahan bakar dengan kualitas tertentu. Hal inilah yang dinilai berpotensi menimbulkan masalah di Indonesia.

“Setahu saya, mesin India itu memiliki spesifikasi Euro 6 yang sangat presisi dan butuh solar murni, sehingga berpotensi tidak kompatibel dengan Biodiesel B40 Indonesia yang tinggi air dan asam lemak,” ujarnya.

Jika tidak ada penyesuaian, penggunaan bahan bakar yang tidak sesuai spesifikasi dapat berdampak pada performa mesin hingga biaya perawatan yang membengkak.

BACA JUGA:Takhta Alphard Digoyang Denza D9? Ini Perbandingan MPV Mewah Rp1,3 Miliar Langganan Pejabat

 

Perlu Modifikasi dan Penyesuaian

Yannes menyarankan, apabila kendaraan pikap dari India tetap digunakan, maka perlu dilakukan modifikasi atau penyesuaian pada sektor mesin agar kompatibel dengan karakteristik bahan bakar di Indonesia.

Selain persoalan teknis mesin, tantangan juga muncul pada aspek penyediaan suku cadang dan jaringan layanan purnajual. Ia menilai, belum tentu diler atau jaringan servis kendaraan tersebut tersedia merata di seluruh daerah.

“Jika situasi ini benar-benar terjadi, maka efisiensi harga beli (CAPEX) yang dibanggakan Agrinas akan habis tertelan oleh tingginya biaya perawatan (OPEX) dan lumpuhnya distribusi pangan nasional,” tuturnya.

BACA JUGA:Intip Spek Lengkap Tata Yodha dan Ultra T.7, Armada Impor India untuk 105 Ribu Koperasi Desa

 

Di Balik Risiko, Ada Potensi Efisiensi

Meski demikian, Yannes juga melihat sisi positif dari kebijakan tersebut. Jika pengadaan ratusan ribu unit kendaraan itu dikelola dengan baik, langkah tersebut bisa menjadi prestasi tersendiri bagi manajemen Agrinas.

Ia menilai strategi ini berpotensi menghemat belanja modal (CAPEX) hingga 20–50 persen melalui skema kerja sama perdagangan AIFTA, sekaligus mempercepat penyiapan rantai pasok di wilayah perdesaan untuk mendukung target swasembada pangan.

“Secara korporasi, strategi ini jadi prestasi direksi Agrinas karena mampu melakukan efisiensi CAPEX demi mengejar target Asta Cita ke-2 melalui swasembada pangan sekaligus menghemat waktu penyiapan rantai pasok di perdesaan,” kata dia.

Dengan demikian, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada harga pembelian yang kompetitif, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur perawatan, ketersediaan suku cadang, serta kesesuaian spesifikasi teknis kendaraan dengan kondisi operasional di Indonesia.

Sumber: