Respons Tegas Prabowo Atas Kejanggalan di BGN: Instruksikan PPATK dan BPKP Usut Tuntas Penyelewengan

JAKARTA, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengambil tindakan cepat dengan menginstruksikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Presiden menginstruksi untuk mengusut tuntas dugaan penyelewengan di internal Badan Gizi Nasional (BGN). Langkah ini diambil Kepala Negara setelah menerima laporan adanya kejanggalan yang ditengarai melibatkan jajaran pimpinan lembaga tersebut.

Informasi ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo saat menghadiri acara Konsolidasi Nasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Rabu 3 Juni 2026.

Di hadapan para peserta, Presiden mengungkapkan bahwa laporan mengenai indikasi penyimpangan tersebut telah ia terima sejak beberapa waktu lalu.

"Jadi, memang sudah beberapa saat, saya mendapat laporan. Ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi-indikasi penyelewengan-penyelewengan, dari pimpinan," ujar Prabowo.

Begitu mendengar kabar tersebut, Presiden segera memanggil Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, serta sejumlah pejabat terkait untuk meminta penelusuran lebih lanjut serta melakukan verifikasi mendalam terhadap laporan di BGN.

Presiden Prabowo menekankan bahwa integritas seorang pemimpin sangat krusial dalam menentukan arah dan kualitas suatu instansi. Menurutnya, masalah yang terjadi di tingkat pimpinan akan membawa dampak buruk yang luas bagi seluruh kinerja organisasi.

Terlebih lagi, BGN mengemban mandat krusial untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah pilar penting pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan, kecerdasan generasi muda, sekaligus memotong rantai kemiskinan di Indonesia.

Sebagai bentuk keseriusan dalam memberantas praktik korupsi, Kepala Negara juga menyatakan komitmen penuhnya untuk memperkuat seluruh lembaga pengawasan dan penegak hukum di tanah air, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung.

Prabowo bahkan menjanjikan pemenuhan kebutuhan anggaran hingga tambahan personel bagi instansi-instansi tersebut agar dapat bekerja tanpa kompromi.

"Kepala BPKP, apa yang kau butuh? Kalau kau perlu tambahan personel, berapa saja kau butuh, saya penuhi. Ketua KPK, berapa saja yang kau perlu, lapor, saya penuhi. Jaksa Agung, berapa saja yang kau perlu, lapor, saya penuhi. Kalau perlu yang sekian T (triliun) kau mau setor ke saya, kau pakai untuk memperkuat Jaksa Agung, ya. BPKP, KPK, semua penegak hukum harus kita perkuat," kata Presiden dengan nada tegas.

Di akhir arahannya, Presiden menekankan bahwa penguatan sistem pengawasan ini sangat esensial demi menjaga muruah negara serta memastikan hak-hak masyarakat terlindungi dari para koruptor. Ia menegaskan tidak akan memberikan ruang atau pengecualian bagi siapa saja yang nekat menyalahgunakan uang negara.

"Saya tidak mau NKRI dilecehkan. Saya tidak mau bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak dihormati. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan, tidak ada, tidak ada pengecualian," pungkasnya. *

Sumber: