Jemaah Haji Wajib Tahu! Kemenhaj Buka Suara Soal Dam, Salah Cara Bisa Bikin Rugi Sendiri?

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI mengeluarkan peringatan penting bagi para jemaah calon haji Indonesia terkait pelaksanaan dam.

Di tengah meningkatnya jumlah jemaah yang mulai mengurus kewajiban dam, pemerintah meminta masyarakat tidak sembarangan memilih mekanisme pembayaran agar terhindar dari risiko penipuan.

Tak hanya itu, Kemenhaj menegaskan pelaksanaan dam bukan sekadar urusan pembayaran, tetapi juga menyangkut keabsahan ibadah yang dijalankan setiap jemaah.

Juru Bicara Kemenhaj RI, Suci Annisa, mengatakan pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dam, sekaligus menghormati keberagaman pandangan fikih yang diyakini masing-masing jemaah.

BACA JUGA:Awalnya Dikira Kopi Biasa, Paket Mencurigakan di Bandara Jambi Ternyata Simpan Ratusan Gram Emas

Menurutnya, pemerintah memberikan keleluasaan bagi jemaah untuk melaksanakan dam sesuai keyakinan yang dianut, baik melalui mekanisme di Arab Saudi, di Indonesia, maupun dengan pelaksanaan puasa.

Pemerintah kata dia, menghormati keberagaman pandangan fikih terkait pelaksanaan dam.

"Karena itu jemaah diberikan ruang untuk menjalankan keyakinan fikih yang diyini masing-masing, sepanjang dilakukan melalui mekanisme yang benar, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Suci Annisa dalam keterangannya, Senin 18 Mei 2026.

Data operasional terbaru mencatat sebanyak 70.758 jemaah telah terdata melaksanakan kewajiban dam melalui berbagai skema yang tersedia, baik pembayaran di Arab Saudi, Indonesia, maupun melalui puasa.

BACA JUGA:Mau Investasi? Intip Rincian Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri24 di Pegadaian, Senin Pagi Ini

Kemenhaj menjelaskan, bagi jemaah yang meyakini dam dapat dilakukan di Indonesia, pemerintah mempersilakan pelaksanaannya sesuai aturan yang berlaku.

Namun bagi jemaah yang meyakini dam hanya sah dilaksanakan di Tanah Haram, pemerintah telah menyediakan jalur resmi melalui Adahi Project, lembaga yang mendapat legalitas dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Suci mengingatkan agar jemaah tidak mudah tergiur tawaran pembayaran dam dari pihak tak resmi yang menawarkan proses cepat dengan biaya murah.

"Khusus bagi jemaah yang memilih melaksanakan dam di Arab Saudi, kami mengimbau agar pembayaran dilakukan melalui Adahi Project. Ini penting agar prosesnya resmi, transparan, dan melindungi jemaah dari risiko penipuan maupun penyalahgunaan dana," katanya.

Sumber: