Gubernur Bakal Berikan SP 1, Bagi Bupati yang Lamban Tangani Karhutla

JAMBI, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID – Gubernur Jambi Al Haris menegaskan seluruh kepala daerah di Provinsi Jambi harus serius dan responsif dalam menangani Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). 

Bahkan, ia mengancam akan memberikan Surat Peringatan (SP) 1 kepada bupati atau wali kota yang dinilai lamban dan tidak maksimal dalam menangani Karhutla di wilayahnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Al Haris usai memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2026 di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin, 31 Agustus 2026.

Menurut Al Haris, penanganan Karhutla saat ini bukan hanya menjadi perhatian pemerintah daerah, tetapi juga telah menjadi atensi pemerintah pusat hingga tingkat nasional. Karena itu, kepala daerah diminta berada di garis depan dalam upaya pengendalian karhutla di wilayah masing-masing.

BACA JUGA:Buka Pelatihan BOSP 2026, Bupati Merangin Minta Guru Berinovasi hingga Mengajar di Pelosok

“Ketika Dandim sudah turun, Kapolres sudah turun, tim lainnya juga sudah ada. Nah, kita ingin bupati dan wali kota sebagai komandan satuan tugas (Dansat) di daerah masing-masing,” kata Al Haris.

Ia menegaskan, persoalan Karhutla telah menjadi perhatian Presiden, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Kapolri, hingga Kejaksaan Agung.

“Ini atensi Presiden, atensi Panglima TNI, Kasad, Kapolri, Kejaksaan Agung, semuanya. Ini sudah menjadi atensi nasional,” ujarnya.

Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, Al Haris menegaskan dirinya memiliki kewenangan untuk memberikan teguran kepada kepala daerah yang dinilai tidak menunjukkan keseriusan dalam menangani karhutla.

BACA JUGA:Terkait Penanganan Karhutla, Pemkab Merangin Siap Bersinergi Lintas Sektoral

“Tentu saya juga selaku wakil pemerintah pusat di daerah, kalau ada bupati yang lamban dan tidak responsif, saya bisa memberikan SP1 kepada mereka,” tegasnya.

Saat ditanya apakah sudah ada kepala daerah yang menerima SP1, Al Haris tidak bersedia mengungkapkan identitasnya.

“Ada, rahasia,” jawabnya singkat.

Dalam kesempatan itu, Al Haris juga menyoroti ketidakhadiran sejumlah kepala daerah dalam rakor yang membahas penanganan karhutla tersebut. Menurutnya, rakor itu sangat penting karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.

BACA JUGA:8 Desa di Tanjab Timur Masih Tertinggal, 5 di Antaranya Terkonsentrasi di Sadu

“Tadi ada berapa bupati yang hadir? Yang lainnya ke mana?” katanya.

Al Haris menilai kepala daerah seharusnya memberikan perhatian penuh terhadap persoalan karhutla karena menyangkut aspek kemanusiaan dan keselamatan warga.

“Ini rapat kemanusiaan. Menyangkut keselamatan manusia, dan itu lebih tinggi dari kepentingan yang lainnya,” ujarnya.

Meski secara aturan kepala daerah dapat diwakili oleh wakil bupati atau wakil wali kota, Al Haris berharap para kepala daerah hadir langsung dalam situasi darurat karhutla yang tengah terjadi.

BACA JUGA:Dua Angka Kemiskinan, Satu Realitas Data Bank Dunia dan BPS

“Walaupun wakil bupati atau wakil wali kota boleh mewakili, mestinya kepala daerah hadir langsung,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Al Haris memberikan apresiasi kepada kepala daerah yang hadir dalam rakor dan meminta yang tidak hadir untuk melakukan evaluasi.

“Yang hadir, terima kasih. Yang tidak hadir, mohon evaluasi diri,” tegasnya.

Sumber: