KPPN dan KPP Pratama Muara Bungo Gelar Forum Konsultasi Publik, Dorong Transparansi dan Optimalisasi Anggaran

MUARA BUNGO, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) MUARA BUNGO bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama MUARA BUNGO menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) yang dirangkaikan dengan penyerahan "Treasury Bungo Award Semester I Tahun 2026", Rabu 5 Agustus 2026.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong optimalisasi pelaksanaan anggaran pada satuan kerja (satker) di wilayah kerja KPPN MUARA BUNGO.

Forum tersebut juga menjadi wadah memperkuat komunikasi antara instansi pemerintah dengan para pemangku kepentingan.

Output dari kegiatan Forum konsultasi publik adalah penandatanganan berita acara pelaksanaan Forum konsultasi publik yang akan ditindaklanjut KPPN Muara Bungo dan juga KPP Pratama Bungo hingga akhir tahun 2026.

BACA JUGA:Imbau Warga Tak Lakukan Panic Buying, Nella Ervina: Harga Bahan Pokok Masih Stabil

Diharapkan tindaklanjut ini menjadi komitmen KPPN Muara Bungo dan KPP Pratama Bungo untuk terus berupaya memperbaiki layanan publik.

Kepala KPPN Muara Bungo, Endah Sari Utami, mengatakan Forum Konsultasi Publik dirancang sebagai bentuk transparansi sekaligus upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan seluruh pengguna layanan.

"Forum ini kami desain sebagai bentuk transparansi sekaligus menyosialisasikan layanan KPPN, termasuk standar pelayanan yang kami terapkan. Kami juga ingin menyaring masukan atau feedback dari seluruh stakeholder, mulai dari satuan kerja hingga pelaku UMKM, sebagai bahan peningkatan kualitas layanan KPPN Muara Bungo ke depan," ujar Endah.

Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi bentuk akuntabilitas kinerja KPPN dalam mengelola dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari penerimaan pajak masyarakat.

BACA JUGA:Suzuki Pamerkan Lini SUV Hybrid Ramah Lingkungan di GIIAS 2026

"Kami ingin menunjukkan bahwa dana APBN dan dana pajak yang disalurkan melalui KPPN Muara Bungo telah digunakan sesuai prinsip value for money, yakni efektif, efisien, dan memberikan manfaat bagi masyarakat," tambahnya.

Sementara itu, Kepala KPP Pratama Muara Bungo Bapak Moh TolCha menyampaikan bahwa Forum Konsultasi Publik menjadi sarana memperoleh berbagai masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan sebagai wujud transparansi serta akuntabilitas publik di wilayah Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo.

Ia berharap melalui forum tersebut dapat meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, baik dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan maupun pembayaran pajak.

"Harapan kami, kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo semakin meningkat. Dengan meningkatnya penerimaan pajak, tentu akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kami juga berharap sinergi dengan seluruh stakeholder di kedua daerah semakin erat sehingga kinerja KPP Pratama Muara Bungo dalam menghimpun penerimaan pajak dapat terus meningkat," ujarnya.

BACA JUGA:Kasus Korupsi Akses Pelabuhan Ujung Jabung Masuk Babak Baru, Dua Tersangka Resmi Dilimpahkan ke Jaksa

Melalui Forum Konsultasi Publik ini, KPPN Muara Bungo dan KPP Pratama Muara Bungo menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan yang transparan, akuntabel, serta memperkuat kolaborasi dengan seluruh stakeholder demi mendukung pengelolaan keuangan negara dan penerimaan pajak yang optimal di Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo. *

Sumber: