Diancam Trump, Kamboja Setuju Gencatan Senjata Tanpa Syarat dengan Thailand

JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID- Thailand dan Kamboja telah menyetujui agenda gencatan senjata pada Minggu, 27 Juli 2025. Hal ini dikonfirmasi oleh Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet melalui unggahan media sosial Facebook.

Dalam pernyataannya, Hun Manet menyebut bahwa Kamboja mendukung sepenuhnya gencatan senjata tanpa syarat dengan Thailand.

Pernyataan ini disbeut setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa pemimpin Thailand dan Kamboja menyetujui gencatan senjata.

Melalui telepon, Trump memberi ultimatum kepada Thailand dan Kamboja untuk segera gencatan senjata. Trump pun juga menyinggung mengenai kelanjutan negosiasi tarif impor bagi kedua negara jika mereka setuju gencatan senjata.

BACA JUGA:Perang Thailand-Kamboja Akibatkan16 Orang Tewas

Dikutip dari Reuters, Perdana Menteri Thailand, Phumtham Wechayachai, mengucapkan terima kasih kepada Trump dan mengatakan bahwasanya Thailand pada prinsipnya setuju untuk melakukan gencatan senjata. Namun, mereka ingin melihat niat tulus dari pihak Kamboja.

Sedangkan ASEAN juga menggencarkan upaya negosiasi perdamaian antar kedua negara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, penjabat ketua ASEAN saat ini, mengatakan ia akan terus mendorong usulan gencatan senjata.

Atas usulan ini Kamboja telah mendukung rencana Anwar, sementara Thailand menyatakan setuju secara prinsip.

Ketegangan berkepanjangan antara Thailand dan Kamboja yang sebelumnya memanas, meledak menjadi konflik bersenjata terbuka pada Kamis, 24 Juli 2025.

BACA JUGA:Perang Meletus di Perbatasan Thailand-Kamboja, Ratusan Ribu Warga Sipil Mengungsi

Perang terjadi di beberapa titik di daerah perbatasan. Pada awalnya konflik terjadi di enam titik, kini konlik pun semakin meluas dan berkembang menjadi 12 titik di sepanjang perbatasan kedua negara.

Akibat dari perang ini, setidaknya terdapat 33 orang tewas dari kedua belah negara. Konflik antara Thailand dan Kamboja bukan hal baru. Kedua negara ini memiliki sejarah panjang sengketa tanah.

Sumber: