Demi Warga Aur Kenali, Wali Kota Jambi Harus Tegas Stop Pelanggaran Tata Ruang dan Perusakan Lingkungan

BACA JUGA:Berlaga di Kejurprov PASI, Atlet Tanjabbar sabet 3 Medali Emas Pada Hari Pertama

Daftar Pustaka

Analisis Komprehensif: Disparitas Tata Ruang, Dampak Lingkungan, dan Kewenangan Kritis Pemerintah Kota dalam Isu Stockpile Batubara di Permukiman Jambi. (Kajian Diskusi Masyarakat, 2025).

APPISI. (2025). Wewenang Pemerintah dalam Perlindungan Hukum bagi Orang Atau Badan yang Menyelenggarakan Pembangunan Perumahan dalam Undang-Undang Nomor 1. Jurnal Konsensus.

Kurnia, D. (2022). Implementasi Kebijakan RTRW pada Zonasi Fungsi Ruang di Suatu Kawasan Kota Hendaknya Merupakan Satu Sistem yang Terintegrasi. Jurnal Region.

Law Reform. (2021). Perlindungan Hukum bagi Masyarakat yang Terdampak Lingkungan di Kawasan Timbunan Batu Bara. Jurnal Locus, 12(1), 132–144.

Muslim, A. (2018). Analisis Dampak Industri Stockpile Batu Bara Terhadap Lingkungan Dan Tingkat Kesehatan Masyarakat. VISIONIST - Jurnal UBL.

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2024–2044. (2024, 25 Mei).

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Pramana, D. (2017). Klasifikasi Karakteristik Dampak Industri pada Kawasan Permukiman Terdampak Industri di Cemani Kabupaten Sukoharjo. Jurnal Arsitektura.

Sriyono, S. (2014). LOKASI INDUSTRI DALAM PERSPEKTIF PENATAAN RUANG. E-Jurnal Universitas Bung Hatta.

Sucofindo. (n.d.). Memahami Definisi dan Tujuan Stockpile Batu Bara.

Tafrizi, A. A., & Ramadhan, G. S. (2023). Strategi Perencanaan Kawasan Industri dalam Tata Ruang Perkotaan. ResearchGate.

Umboh, M. N. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Dari Dampak Pencemaran Lingkungan Yang Dilakukan Oleh Perusahaan. LEX Soc.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sumber: