Ketika Ukuran Tak Lagi Relevan: Meninjau Kembali Indikator Kemiskinan

BACA JUGA:Ketemu! Begini Kondisi Warga Batang Hari yang Tenggelam saat Cari Kerikil

Di wilayah pesisir atau rawa gambut, standar MCK yang berlaku di daerah dataran tinggi tentu tidak relevan.

Data Badan Pusat Statistik tahun 2023 mencatat sekitar 18 persen penduduk di wilayah pesisir dan rawa dikategorikan miskin karena tidak memiliki MCK permanen.

Padahal masyarakat setempat telah lama beradaptasi dengan sistem sanitasi berbasis kearifan lokal yang fungsional dan sesuai dengan karakter lingkungan.

Ekonom peraih Nobel, Amartya Sen, pernah menyatakan bahwa kemiskinan sejatinya adalah ketidakmampuan untuk menjalani kehidupan yang bernilai (poverty is the inability to live a life one has reason to value) (Sen, 1999).

BACA JUGA:Terungkap! Ini Tujuan Ganja 200 Kilogram yang Ditangkap Satresnarkoba Polresta Jambi

Artinya, kemiskinan tidak bisa sekadar dilihat dari sisi konsumsi atau kondisi fisik. Ia juga harus dilihat dari keterbatasan pilihan hidup, akses terhadap sumber daya, dan kemampuan untuk bermartabat di tengah masyarakat.

Dalam konteks ini, pendekatan multidimensi seperti yang ditawarkan oleh Human Development Index (HDI) dan Multidimensional Poverty Index (MPI) menjadi semakin relevan.

Indeks-indeks ini tidak hanya mengukur pendapatan, tetapi juga melihat akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup secara menyeluruh.

Data dari United Nations Development Programme (UNDP) dan Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) menunjukkan bahwa negara-negara yang menggunakan pendekatan multidimensi cenderung lebih akurat dalam menyusun kebijakan penanggulangan kemiskinan (UNDP & OPHI, 2023).

BACA JUGA:Tak Disangka, GBK Putar Suara Desahan Wanita di Area Publik ,Manajemen Akhirnya Angkat Bicara!

Kemiskinan adalah isu yang kompleks, menyentuh aspek sosial, ekonomi, politik, dan kultural. Penanganannya membutuhkan pendekatan lintas sektor yang menyeluruh tidak hanya berbasis bantuan, tetapi juga pemberdayaan, perbaikan tata kelola, dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara.

Mengatasi kemiskinan bukan sekadar tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.

Namun, kompleksitas itu kerap disederhanakan dalam praktik, sehingga pendekatan yang digunakan justru gagal menangkap esensi dari kemiskinan itu sendiri.

Karena itu, jika upaya pengentasan kemiskinan tidak sekadar menjadi jargon, maka cara pandang kita pun harus ikut berbenah.

Sumber: