Inflasi Jambi 2,76 Persen: Cermin Ekonomi dan Politik Anggaran Daerah

JAMBI, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Inflasi Provinsi JAMBI pada Agustus 2025 mencapai 2,76 persen (year-on-year), melampaui angka nasional sebesar 2,31 persen.

Di atas kertas, inflasi ini masih dalam rentang sasaran Bank Indonesia (2,5 ± 1 persen), namun realitasnya berbicara sebaliknya: ia menjadi indikator retaknya manajemen ekonomi dan miskinnya politik anggaran pro-pangan di daerah.

Data dari BPS (2025) menunjukkan kenaikan terbesar datang dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 6,12 persen, langsung menggerus daya beli mayoritas rumah tangga yang mengalokasikan lebih dari 40 persen pengeluarnya untuk pangan.

Sebaliknya, pada tingkat nasional terjadi deflasi bulanan –0,08 persen, berkat pasokan pangan yang lebih stabil dan manajemen distribusi yang efektif.

BACA JUGA:Pastikan Kamtibmas Aman dan Damai, Polda Jambi Gelar Patroli Gabungan Skala Besar

Jelas bahwa Jambi tidak hanya gagal meredam gejolak harga, tapi juga terjebak dalam lemahnya perencanaan distribusi pangan.

Perjalanan inflasi tiga tahun terakhir menegaskan kegagalan struktural ini. Pada 2022, inflasi Jambi sebesar 5,95 persen, di atas nasional 5,51 persen (BPS, 2023).

Tahun berikutnya melonjak turun ke 0,56 persen, tetapi penurunan ini lebih karena faktor eksternal—koreksi harga energi dan pangan global—bukan hasil kebijakan daerah.

Sayangnya, momentum itu pudar: inflasi kembali naik ke 1,43 persen pada 2024, dan kini melonjak ke 2,76 persen pada Agustus 2025.

BACA JUGA:Ternyata! Status Anggota DPR Masih Melekat Meski Dinonaktifkan, Lebih Terhormat Jika Mengundurkan Diri

Pola ini memperlihatkan bahwa Jambi tidak memiliki mekanisme jangka panjang untuk menjaga stabilitas harga pokok. Perbandingan dengan provinsi lain memperlihatkan jurang kebijakan.

Jawa Tengah, melalui implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), membangun gudang logistik, memperkuat kerja sama antardaerah, dan berhasil menjaga inflasi pangan tetap di bawah 3 persen meski terjadi lonjakan harga beras nasional (Bank Indonesia, 2024).

Sulawesi Selatan pula memperkuat produksi lokal dan distribusi hortikultura, menjaga stabilitas harga meski distribusi nasional terganggu. Jambi, sayangnya, tertinggal jauh.

Salah satu akar kelemahan ini adalah politik anggaran daerah. Realisasi APBD Provinsi Jambi 2024 berada di angka Rp 4,70 triliun dari total anggaran Rp 5,19 triliun (realisasi 90,4 %) (Gubernur Al Haris, 2025).

Sumber: