JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan telah menyetujui sebuah rencana perdamaian berisi 28 poin yang dirancang untuk mengakhiri konflik Rusia-Ukraina. Informasi tersebut disampaikan oleh seorang pejabat senior AS, yang menyebut bahwa persetujuan itu diberikan pada pekan ini.
Meski demikian, muncul kritik karena Ukraina pihak yang terdampak langsung dilaporkan tidak dimintai pandangannya atas proposal tersebut. Pejabat itu menjelaskan bahwa "Rencana tersebut berfokus pada pemberian jaminan keamanan kepada kedua pihak untuk memastikan perdamaian yang berkelanjutan."
Ia menegaskan bahwa dokumen itu juga memuat "hal-hal yang dibutuhkan Ukraina untuk mencapai perdamaian yang langgeng." Dalam pernyataannya kepada NBC News, ia kembali menekankan bahwa poin inti dari rencana itu tetap pada pemberian kepastian keamanan bagi Rusia dan Ukraina.
Meski begitu, pejabat tersebut tidak menjabarkan isi 28 poin itu secara rinci karena pembahasannya masih berlangsung dengan sejumlah pihak internasional yang terlibat dalam proses diplomasi.
BACA JUGA:Belgia Siap Larang Semua Rasa Vape demi Lindungi Anak Muda dari Kecanduan Nikotin
Berdasarkan laporan NBC News, tiga pejabat AS lainnya juga menyatakan bahwa kerangka kesepakatan itu belum pernah secara resmi disampaikan kepada pemerintah Ukraina.
Sementara itu, delegasi AS yang dipimpin Menteri Angkatan Darat Daniel Driscoll melakukan kunjungan ke Ukraina pada Rabu. Kunjungan tersebut membawa dua misi utama: mendiskusikan strategi dan teknologi militer, serta membantu upaya memperbarui proses negosiasi perdamaian yang sempat mandek.
Seorang pejabat AS menyebut kunjungan itu sebagai bagian dari inisiatif Gedung Putih untuk "memulai kembali perundingan damai." Namun pemerintah Rusia melalui juru bicaranya, Dmitry Peskov, menepis adanya rencana pertemuan dengan Driscoll, dengan menegaskan bahwa "tidak ada rencana semacam itu."
Minimnya perkembangan diplomatik ini dianggap sebagai lanjutan dari stagnasi setelah pertemuan antara Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Anchorage, Alaska, pada Agustus lalu.
BACA JUGA:Prabowo Minta agar Penyambutan di Jalan Tanpa Melibatkan Para Siswa
Dua sumber satu dekat dengan pemerintah Ukraina dan lainnya seorang pejabat Eropa mengungkap bahwa Kyiv tidak terlibat sama sekali dalam penyusunan rencana 28 poin tersebut.
Ukraina hanya menerima gambaran umum tanpa penjelasan detail dan tanpa diminta memberikan masukan. Di internal Ukraina sendiri, waktu kemunculan proposal ini dipandang sarat kepentingan politik.
Sejumlah pejabat Ukraina menduga Rusia memanfaatkan kondisi ketika pemerintahan Presiden Volodymyr Zelenskyy tengah dihantam skandal korupsi, sehingga posisi Ukraina terlihat melemah di mata internasional.
Dari pihak Rusia, juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova menyatakan bahwa Moskow belum menerima pemberitahuan resmi apa pun dari Washington terkait laporan mengenai kesepakatan tersebut.
BACA JUGA:Catet! Ini 6 Kelurahan Hasil Pemekaran di Kota Jambi yang Bakal Punya Kantor Lurah