Tak Ada Dana Segar! Ini Tugas Wali Kota Jambi untuk Direksi Baru PT Siginjai Sakti

KOTA JAMBI, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Wali Kota Jambi Maulana, resmi melantik jajaran direksi baru PT Siginjai Sakti, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berdiri sejak tahun 2021. 

Pelantikan berlangsung di Grha Siginjai, dipimpin langsung oleh Wali Kota Jambi, Maulana, di Kantor Wali Kota Jambi, Kamis tanggal 28 Agustus 2025.

Dalam pelantikan tersebut, Wali Kota Jambi Maulana mengukuhkan Marsono sebagai Direktur Utama, Sasli Rais sebagai Manager Operasional, Ardiansyah sebagai Manager Administrasi dan Keuangan, serta Reza Pahlevi sebagai Manager Bisnis.

Wali Kota JAmbi Maulana menegaskan komitmen Pemkot Jambi untuk tidak memberikan tambahan modal segar (fresh money) kepada PT Siginjai Sakti. 

BACA JUGA:Ogah Gigit! Yuk Kenali Warna yang Nggak Disukai Oleh Nyamuk

Sebaliknya, dia menekankan pentingnya kemandirian, inovasi, dan penguatan kemitraan sebagai strategi utama pengembangan BUMD dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Modal yang kami berikan bukan berupa uang, tetapi legitimasi. PT Siginjai Sakti harus mampu mengoptimalkan potensi yang belum tergarap dan mendorong kesejahteraan masyarakat Kota Jambi,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Siginjai Sakti, Marsono, menyatakan kesiapannya menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. 

“Kami masih dalam tahap perintisan, bukan pewarisan. Kami mohon doa dan dukungan agar upaya kami dapat berjalan lancar dan memberikan kontribusi nyata terhadap PAD serta kesejahteraan masyarakat,” kata Marsono.

BACA JUGA:Remaja Rentan Tertekan Akibat Media Sosial, Begini Cara Menjaga Kesehatan Mental

Sebagai langkah awal, PT Siginjai Sakti telah menandatangani sejumlah kerja sama strategis dengan berbagai mitra.

Antara lain Pegadaian, Bulog, PT Global Digitalcore Indonesia, Real Estate Indonesia (REI), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

Kemudian, Koperasi Karyawan Pemerintah Kota Jambi (KPKJ), Tuan Kreasi, dan Gramedia.

Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi penggerak utama bagi pengembangan usaha perusahaan yang sebelumnya belum optimal meskipun telah menerima modal awal sebesar Rp10 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sumber: